Dewan Apresiasi Pemkab Tangani Stunting, Minta Upaya Terus Dimaksimalkan

- Editor

Selasa, 21 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Arfan. (int)

i

Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Arfan. (int)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan, mengapresiasi upaya Pemkab Kutim dalam menekan angka stunting. Meski angkanya menurun, namun ia meminta upaya yang dilakukan tidak kendor.

Justru politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menyerukan agar pelayanan kesehatan terus dimaksimalkan hingga ke daerah terpencil atau desa di bagian pelosok.

Menurutnya,  Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah disediakan di setiap wilayah, sejatinya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan stunting sejak dini terhadap ibu hamil dan anak balita.

Tidak hanya itu, rumah sakit pemerintah dan swasta juga turut diminta menggalakkan sosialisasi mengenai stunting.

Baca Juga :  DPRD Kutim Mediasi Sengketa Lahan Kelompok Tani Bina Warga dan PT Indexim Coalindo

“Posyandu merupakan garda terdepan dalam memberikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Karenanya, fasilitas kesehatan ini perlu dimaksimalkan,” katanya belum lama ini.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, tiga tahun terakhir angka stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, angka stunting 27,5 persen.

Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 24,7 persen. Sementara tahun 2023, angka stunting susut menjadi 17 persen.

Kata Arfan, legislatif telah intens melakukan komunikasi terhadap pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat bawah. Salah satu tujuannya, yakni mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat Kutai Timur.

Baca Juga :  Cegah Bahaya, BPBD Bontang Pangkas Pohon Rawan Tumbang di Gunung Telihan

“Pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya untuk pengurangan angka stunting, tapi seluruh jenis penyakit pasien yang membutuhkan penanganan harus diperhatikan,” tegasnya.

Bahkan ia menyinggung soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Arfan menyampaikan, pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran yang cukup tinggi untuk penanganan kesehatan.

“Sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak hidup sehat,” sambungnya.

Persoalan stunting memang menjadi salah satu isu penting di tengah-tengah masyarakat. Arfan menyebut, pemerintah pusat hingga daerah telah menaruh perhatian dan memaksimalkan upaya penanganan stunting tersebut. Tak terkecuali di Kutai Timur. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru