Dewan Apresiasi Pemkab Tangani Stunting, Minta Upaya Terus Dimaksimalkan

- Editor

Selasa, 21 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Arfan. (int)

i

Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Arfan. (int)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan, mengapresiasi upaya Pemkab Kutim dalam menekan angka stunting. Meski angkanya menurun, namun ia meminta upaya yang dilakukan tidak kendor.

Justru politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menyerukan agar pelayanan kesehatan terus dimaksimalkan hingga ke daerah terpencil atau desa di bagian pelosok.

Menurutnya,  Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah disediakan di setiap wilayah, sejatinya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan stunting sejak dini terhadap ibu hamil dan anak balita.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tidak hanya itu, rumah sakit pemerintah dan swasta juga turut diminta menggalakkan sosialisasi mengenai stunting.

Baca Juga :  Gedung SPKT Polres Kutim Diresmikan, Joni Serukan Peningkatan Pelayanan Publik

“Posyandu merupakan garda terdepan dalam memberikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Karenanya, fasilitas kesehatan ini perlu dimaksimalkan,” katanya belum lama ini.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, tiga tahun terakhir angka stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, angka stunting 27,5 persen.

Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 24,7 persen. Sementara tahun 2023, angka stunting susut menjadi 17 persen.

Kata Arfan, legislatif telah intens melakukan komunikasi terhadap pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat bawah. Salah satu tujuannya, yakni mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat Kutai Timur.

Baca Juga :  Jaga Aset Daerah, DPRD Kutim Minta Pencatatan Lebih Terintegritas dan Efisien

“Pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya untuk pengurangan angka stunting, tapi seluruh jenis penyakit pasien yang membutuhkan penanganan harus diperhatikan,” tegasnya.

Bahkan ia menyinggung soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Arfan menyampaikan, pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran yang cukup tinggi untuk penanganan kesehatan.

“Sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak hidup sehat,” sambungnya.

Persoalan stunting memang menjadi salah satu isu penting di tengah-tengah masyarakat. Arfan menyebut, pemerintah pusat hingga daerah telah menaruh perhatian dan memaksimalkan upaya penanganan stunting tersebut. Tak terkecuali di Kutai Timur. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA