Jaga Aset Daerah, DPRD Kutim Minta Pencatatan Lebih Terintegritas dan Efisien

- Editor

Sabtu, 13 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), David Rante, memberikan atensi terhadap pengelolaan aset daerah, yang menjadi bagian dari harta kekayaan Pemerintah  Daerah yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak.

David menuturkan, pemerintah daerah seyogyanya menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

“Pemerintah daerah harusnya melakukan melakukan penataan dengan sistem yang lebih terintegritas, sehingga asep milik daerah bisa terlacak dengan baik,” kata David, Jumat (12/7/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Dorong Digitalisasi, Ajak Generasi Muda Manfaatkan Teknologi

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah.

Melalui pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern yang mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat.

Ditegaskannya, aset daerah yang paling krusial untuk diawasi yakni aset bergerak, dalam hal ini kendaraan. Karena aset bergerak bisa menjadi boomerang bila saja tidak diinventarisir dengan baik.

“Kalau itu tidak tercatat dengan baik dan tidak terselesaikan, itu menghalangi kita dalam hal pengadaan kendaraan berikutnya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Mengubah Sampah Menjadi Berkualitas, Proyek Hijau di Lorong Wisata Rappocini

Ia juga menambahkan bahwa pencatatan aset yang tidak tertib bisa menghambat operasional di lapangan.

“Padahal, kendaraan itu sangat dibutuhkan di lapangan. Misalnya, tenaga pengajar kita yang di pelosok butuh kendaraan seperti motor, begitu juga dengan bagian kesehatan,” ujarnya.

Untuk memperbaiki permasalahan pencatatan aset, David memberi usulan terkait adanya sistem yang lebih terintegrasi dan efisien.

“Kita perlu sistem pencatatan yang lebih terintegrasi dan efisien, agar setiap aset bisa terlacak dengan baik. Ini penting untuk memastikan bahwa semua aset digunakan secara optimal,” tambahnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA