Soroti Kemacetan di Kawasan SPBU, Legislator Kutim Minta Aparat Bertindak Tegas

- Editor

Senin, 17 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Fitriyani, (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Fitriyani, (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Fitriyani, menyoroti kemacetan yang diakibatkan antrean panjang  kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Jalan Pendidikan, Kota Sangatta yang menghambat kelancaran arus lalu lintas.

Meski menurut Fitriyani pihaknya sudah berulangkali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi tersebut, namun kondisi serupa masih saja terjadi hingga menuai keluhkan masyarakat, terlebih bagi pengendara yang kerap melintas di kawasan ini.

Baca Juga :  Dewan Kutim Perjuangkan Pemerataan Jaringan Internet Hingga ke Pelosok

“Sepekan setelah sidak, kemacetan kembali lagi seperti sebelumnya,” katanya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tanggung jawab dan penindakan utama mustinya dilakukan aparat setempat untuk memberikan pengamanan.

“Tinggal pengamanannya saja. Aparat harus tegas dalam melaksanakan penertiban. Sehingga tidak terjadi antrean panjang yang berujung pada kemacetan,” tuturnya.

Fitriyani mengajak keamanan untuk segera melakukan tindak lanjut, sehingga antrean panjang dan kemacetan tidak berlangsung lama. Lalu lintas pun disebut akan berjalan dengan lancar jika semua yang berkepentingan mengambil peran masing-masing.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Serukan Penyesuaian Jadwal Sekolah Untuk Akses Fasilitas Umum

Selain itu, Fitriyani juga mempertanyakan tanggung jawab Pertamina maupun pemilik SPBU tersebut. Sebab, minimnya kuota bahan bakar minyak (BBM) menjadi faktor utama terjadinya antrean panjang dan kemacetan kendaraan.

“Perlu ditanyakan ke pihak pertamina, apakah kuota dikurangi atau tidak? Jika memang kuotanya dikurangi, itu kenapa,” ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru