Kesenjangan Pendidikan, Ketua DPRD Kutim Desak Pemerintah Fokus di Wilayah Pedalaman

- Editor

Kamis, 27 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, kembali menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Menurutnya, perhatian lebih dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan pemerataan pembangunan pendidikan.

“Fasilitas pendidikan di kota mungkin sudah memadai dengan bangunan permanen. Namun, di daerah pelosok, banyak yang masih bergantung pada bangunan kayu. Ini adalah ketimpangan yang harus segera diatasi,” ungkap Joni dalam pernyataan terbaru.

Joni mengungkapkan keprihatinannya terhadap perlunya penanganan serius untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang belum juga tuntas. Ia menegaskan pentingnya memberikan fasilitas pendidikan yang layak kepada siswa di daerah terpencil, setara dengan yang ada di kota, meskipun hal ini mungkin memerlukan waktu.

Baca Juga :  Soroti Kemacetan di Kawasan SPBU, Legislator Kutim Minta Aparat Bertindak Tegas

“Anak-anak di pelosok juga berhak merasakan lingkungan belajar yang nyaman dan fasilitas yang memadai, untuk mendukung pendidikan mereka. Kami berharap pemerintah daerah bisa mempercepat realisasi ini,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ia juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir terkait alokasi anggaran pendidikan. Namun, Joni mencatat bahwa perhatian selama ini lebih terfokus pada sekolah-sekolah di Kota Sangatta.

Baca Juga :  Antisipasi Penularan HIV/AIDS, Anggota DPRD Kutim Dorong Skrining Berkala di Tiap OPD

“Harapan kami adalah agar anggaran pendidikan ke depan bisa lebih terfokus pada kebutuhan di pelosok. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kutim mendapatkan fasilitas yang memadai,” tambah Joni.

Dengan seruan ini, Joni berharap pemerintah daerah dapat segera mengalokasikan anggaran pendidikan secara adil, dan memberikan perhatian yang lebih pada wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru