Bupati Kutim Respon Serius Catatan Fraksi PPP, Janji Gali Potensi PAD Lebih Dalam

- Editor

Senin, 24 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. (ist)

i

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, memberikan tanggapan mendalam terhadap pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Rapat Paripurna ke-28, yang berlangsung pada Senin (24/06).

Fokus utama dari tanggapan ini adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta optimalisasi penyerapan anggaran belanja.

Dalam pidatonya, Ardiansyah menegaskan komitmen pemerintah untuk mengeksplorasi potensi PAD secara maksimal, dan memastikan anggaran belanja digunakan dengan efisien.

“Kami bertekad untuk menggali seluruh potensi PAD dan memastikan realisasi anggaran belanja dilakukan dengan optimal. Langkah ini akan mendukung perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca Juga :  Fraksi KIR Dorong Pemkab Pedomani RPJMD, Bupati Kutim Janji Akan Konsisten

Tanggapan ini muncul sebagai respons terhadap catatan penting yang disampaikan oleh Fraksi PPP dalam Rapat Paripurna ke-27 pada Kamis (13/06), yang menyoroti perlunya peningkatan alokasi anggaran belanja modal.

Fraksi PPP menyarankan agar pemerintah daerah memperbesar penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD), sebagai strategi untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan ladang investasi yang bermanfaat dalam jangka panjang.

Fitriani, juru bicara Fraksi PPP, menekankan pentingnya penyertaan modal yang lebih besar pada BUMD yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami berharap pemerintah dapat meningkatkan penyertaan modal pada BUMD, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Penantian Panjang Warga Bontang Barat Untuk Pemakaman Muslim Segera Terwujud

Lebih jauh, Fitriani juga menggarisbawahi perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa masalah-masalah yang ada di masyarakat harus dapat terselesaikan melalui program-program pemerintah yang tepat sasaran.

“Sebagai legislatif, kami akan terus melakukan fungsi kontrol dan pengawasan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas anggaran, Bupati Ardiansyah Sulaiman berharap bahwa langkah-langkah ini akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru