DIKSIKU.com, Bontang – Realisasi belanja APBD Kota Bontang tahun 2025 masih jauh dari maksimal. Hingga pertengahan tahun, serapan anggaran baru menyentuh angka 30 persen dari total Rp 2,5 triliun, belum termasuk Bantuan Keuangan dari Pemprov Kaltim.
Fenomena ini menjadi sorotan serius dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi. Ia menilai rendahnya penyerapan bukan semata soal teknis, tapi turut dipengaruhi oleh kebijakan pusat yang datang tiba-tiba.
“Instruksi Presiden yang dikeluarkan mendadak membuat OPD harus mengutak-atik ulang program kerja mereka. Padahal, sebagian program sudah siap dieksekusi,” ungkap Winardi, Senin (26/5/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penyesuaian regulasi imbas Inpres menyebabkan banyak kegiatan OPD harus tertunda. Ia mendorong agar proses adaptasi kebijakan segera dirampungkan agar pembangunan tidak makin tertinggal.
“Inpres tujuannya efisiensi, tapi harus dibarengi kesiapan aturan teknis. Kalau tidak, daerah bingung dan akhirnya terhambat,” jelasnya.
Awin — sapaan akrabnya — menegaskan, hanya tersisa enam bulan untuk mengoptimalkan anggaran 2025. Jika tak ada percepatan, banyak target pembangunan berisiko meleset.
“Anggarannya besar, tapi kalau serapannya seret seperti ini, potensi pembangunan tak maksimal. Pemerintah harus sigap melakukan percepatan,” pungkasnya. (adv)
Penulis : NA
Editor : Idhul Abdullah
