Satu Nyawa Melayang, Dewan Soroti Amburadulnya Tata Kelola Wisata Bontang

- Editor

Senin, 30 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Insiden meninggalnya seorang wisatawan di Pantai Beras Basah tak hanya menyisakan duka, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi citra pariwisata Bontang. Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, menyuarakan keprihatinan mendalam dan menuntut adanya langkah korektif yang serius.

“Ini lebih dari sekadar kecelakaan. Ini alarm keras bahwa tata kelola kawasan wisata kita rapuh,” kata Yusuf, Senin (30/6/2025).

Pantai Beras Basah, yang selama ini menjadi ikon wisata unggulan kota, menurut Yusuf, justru terkesan dibiarkan berjalan tanpa arah. Padahal, potensi kawasan ini sangat besar untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan serius dan profesional.

“Kalau dikelola asal-asalan, yang rusak bukan cuma nama Beras Basah, tapi reputasi kota ini,” ujarnya.

Yusuf juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas usaha di kawasan tersebut. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) keselamatan, minimnya peralatan pendukung keamanan, serta kurangnya inspeksi rutin terhadap wahana dan perlengkapan wisata, disebut sebagai faktor-faktor yang membuka celah bahaya.

“Pemerintah tidak bisa terus menutup mata. Alat rusak dan tidak layak itu bukan hanya soal teknis, itu bisa jadi pemicu kematian,” tegas Yusuf.

Baca Juga :  DPRD Bontang Bahas Dua Raperda Strategis, Siap Benahi Arah Pembangunan dan Kebijakan Pajak Daerah

Ia juga menyoroti peran lemah Dispopar-Ekrar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun dasar hukum berupa regulasi pengelolaan dan pengawasan, agar aktivitas wisata tak lagi dibiarkan liar tanpa kendali.

“Tanpa pijakan hukum, penertiban hanya jadi himbauan. Kita butuh regulasi, bukan wacana,” pungkasnya.

Tragedi ini diharapkan menjadi titik balik. DPRD mendorong agar pemerintah kota menjadikan keselamatan wisatawan sebagai prioritas mutlak. Sebab satu nyawa yang hilang, bisa mengikis kepercayaan ribuan wisatawan lainnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA