DIKSIKU.com, Samarinda – Masalah perambahan di kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) tak bisa lagi ditangani hanya di level daerah. DPRD Kalimantan Timur menilai bahwa kawasan hutan pendidikan yang tergolong KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) itu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama karena fungsinya yang strategis dalam riset, pendidikan, dan pelestarian lingkungan.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan keprihatinannya atas minimnya perhatian nasional terhadap kerusakan yang terjadi di kawasan tersebut.
Ia menyayangkan tidak adanya pembahasan isu KRUS dalam kunjungan Wakil Presiden ke Muara Kate beberapa waktu lalu, padahal itu bisa menjadi momentum penting untuk mengetuk keterlibatan kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau saja isu ini masuk dalam pembicaraan saat kunjungan Wapres, tentu langkah penanganannya akan lebih cepat. Minimal, Menteri LHK bisa langsung melihat kondisi lapangan,” ujar Sarkowi, Rabu (18/6/2025).
Sarkowi mengungkapkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dijadwalkan akan mengunjungi Samarinda dalam waktu dekat.
Bagi DPRD, ini adalah peluang emas untuk menyuarakan langsung keresahan atas maraknya aktivitas ilegal di KRUS yang berpotensi merusak masa depan pendidikan lingkungan di Kalimantan Timur.
“Kami berharap, kunjungan tersebut tidak hanya simbolik. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat peduli terhadap keberlangsungan hutan pendidikan,” tambahnya.
Lebih jauh, Sarkowi menegaskan bahwa penanganan perambahan KRUS tidak bisa diserahkan semata kepada mekanisme hukum. Ia menyoroti perlunya reformasi tata kelola, alokasi anggaran, hingga penyediaan fasilitas pendukung yang selama ini dinilai minim.
“Ini bukan hanya soal hukum, tapi menyangkut bagaimana negara hadir memberi dukungan sistemik. Tanpa komitmen pusat, pengelolaan KHDTK tidak akan optimal,” tegasnya.
Menurutnya, KRUS adalah aset nasional, bukan sekadar wilayah konservasi daerah. Dengan reputasinya sebagai hutan pendidikan terbesar di wilayah timur Indonesia, keberlanjutan kawasan itu menyangkut masa depan generasi ilmuwan dan periset.
“Kalau pusat memberi dukungan anggaran dan fasilitas, dampaknya tidak hanya dirasakan Unmul atau Kaltim, tapi seluruh Indonesia. Ini tentang pendidikan lingkungan jangka panjang,” tutup Sarkowi. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
