DIKSIKU.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi agar tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Tekanan fiskal nasional yang terjadi saat ini berpotensi menurunkan porsi DBH hingga separuh, sehingga dapat mengganggu program prioritas daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menilai ketergantungan terhadap DBH sangat berisiko bagi keberlanjutan pembangunan di daerah. “Kalau DBH dipangkas 50 persen, program strategis seperti GratisPol dan Jaspel otomatis akan terganggu. Pemprov harus menyiapkan sumber pembiayaan lain yang sah,” tegasnya, Selasa (26/8/2025).
Ia juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan perusahaan. Menurutnya, alokasi APBD dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kerap berjalan sendiri-sendiri, sehingga banyak kegiatan tumpang tindih dan manfaatnya kurang dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Darlis menekankan pentingnya strategi pendanaan yang lebih mandiri agar pembangunan tidak tergantung pada transfer pusat. “Pemprov harus segera menyusun roadmap pembiayaan berkelanjutan. Kalau tidak, kita akan terus terjebak pada pola lama yang rawan saat ada guncangan fiskal,” ujarnya.
Dengan peringatan tersebut, DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi bisa mengantisipasi sejak dini potensi penurunan DBH dan menyiapkan langkah konkret untuk menjaga kelanjutan pembangunan daerah. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
