BLT BBM Siap Diluncurkan 2025, Pemerintah Matangkan Sistem Database Tunggal

- Editor

Rabu, 11 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi BLT. (int)

i

ilustrasi BLT. (int)

DIKSIKU.com, Jakarta – Pemerintah terus berupaya memastikan subsidi tepat sasaran dengan mengubah skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2025.

Langkah ini diawali dengan pembangunan database tunggal yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data penduduk berdasarkan tingkat kemiskinan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menyusun fondasi sistem ini.

“BPS sedang membangun database tunggal untuk memetakan penduduk sesuai tingkat kemiskinan. Data ini akan menjadi dasar untuk program subsidi, termasuk BLT,” jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (11/12).

Baca Juga :  CIMB Niaga Kembali Gelar The Cooler Earth Summit, Serentak di 5 Negara

Database tersebut akan menggabungkan berbagai sumber data, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hingga informasi dari PT Pertamina dan PT PLN. Dengan sistem ini, pemerintah berharap program bantuan bisa lebih efektif dan akurat.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kajian mengenai skema baru subsidi BBM sudah selesai.

“Skema baru sudah rampung. Kami tinggal menunggu keputusan final dalam rapat terbatas (ratas),” ujar Bahlil usai Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024 di Jakarta.

Baca Juga :  Lindungi Anak dari Kekerasan, Pemerintah Luncurkan Layanan SAPA 129

Namun, Bahlil masih merahasiakan rincian implementasi kebijakan tersebut. “Yang jelas, kebijakan ini dirancang untuk kebaikan bersama. Setelah ratas, kami akan umumkan kepada publik,” tambahnya.

Rencana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran subsidi sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Keberhasilan integrasi data akan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program ini.

Penulis : Idhul Abdullah

Editor : Idhul Abdullah

Sumber Berita : detikcom

Berita Terkait

MUI Tegaskan Pria Berkostum Perempuan saat Karnaval 17 Agustus Hukumnya Haram
BGN Larang Dapur MBG Gunakan Minyakita, LPG 3 Kg, dan Beras SPHP
DPR Soroti Maraknya Aksi Main Hakim Sendiri, Minta Pelaku Diproses Hukum
Yasir Machmud Resmi Dilantik Pimpin DPN Pengusaha Tani Indonesia HKTI Periode 2026–2031
527 Ribu Laporan Masuk ke PPATK, Korupsi hingga Penggelapan Jadi Dugaan Terbanyak
Mendagri Soroti Kepala Daerah Terjerat Korupsi Usai Ikuti Pembekalan Presiden
Brankas Tersembunyi dan Aset Fantastis, Ahli Nilai Dugaan TPPU Febrie Perlu Diusut
Drama Amplop Bupati Kuansing-Raja Juli Berujung di KPK, KPK Dalami Asal-usul Uang

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 19:00 WITA

MUI Tegaskan Pria Berkostum Perempuan saat Karnaval 17 Agustus Hukumnya Haram

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:25 WITA

BGN Larang Dapur MBG Gunakan Minyakita, LPG 3 Kg, dan Beras SPHP

Senin, 27 Juli 2026 - 21:50 WITA

DPR Soroti Maraknya Aksi Main Hakim Sendiri, Minta Pelaku Diproses Hukum

Rabu, 22 Juli 2026 - 08:03 WITA

Yasir Machmud Resmi Dilantik Pimpin DPN Pengusaha Tani Indonesia HKTI Periode 2026–2031

Selasa, 21 Juli 2026 - 19:58 WITA

527 Ribu Laporan Masuk ke PPATK, Korupsi hingga Penggelapan Jadi Dugaan Terbanyak

Senin, 20 Juli 2026 - 20:03 WITA

Mendagri Soroti Kepala Daerah Terjerat Korupsi Usai Ikuti Pembekalan Presiden

Sabtu, 18 Juli 2026 - 20:21 WITA

Brankas Tersembunyi dan Aset Fantastis, Ahli Nilai Dugaan TPPU Febrie Perlu Diusut

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:37 WITA

Drama Amplop Bupati Kuansing-Raja Juli Berujung di KPK, KPK Dalami Asal-usul Uang

Berita Terbaru