DIKSIKU.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kaltim) tengah berpacu dengan waktu untuk memastikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 bisa disahkan tepat waktu.
Melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, para legislator kini menyusun strategi kerja maraton demi menghindari keterlambatan pengesahan yang ditargetkan rampung sebelum pertengahan Agustus 2025.
Ketua Pansus, Syarifatul Syadiah, mengungkapkan bahwa saat ini DPRD masih berkutat di tahap penyusunan jadwal resmi. Pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) baru akan dimulai setelah peta waktu kerja disepakati bersama.
“Jadwal harus padat tapi tetap akurat. Kami tidak ingin pembahasan terburu-buru tapi kehilangan kedalaman analisis,” ujar Syarifatul usai rapat koordinasi internal, Senin (16/6/2025).
Dalam waktu dekat, Pansus akan mengundang Bappeda Kaltim sebagai mitra kerja perdana. Bappeda diminta memaparkan kerangka kebijakan dan arah pembangunan lima tahun mendatang yang telah dirancang dalam draft RPJMD. Sesi ini akan menjadi pijakan penting sebelum sektor-sektor teknis lain ikut dibedah lebih lanjut.
“Kami butuh kejelasan awal dari Bappeda agar pembahasan di sektor lain tidak berjalan tanpa arah. Presentasi awal itu jadi titik kunci,” jelasnya.
Setelah itu, OPD pengelola anggaran strategis akan diminta menjabarkan program prioritas mereka. Pansus akan memfokuskan perhatian pada sektor yang paling bersentuhan dengan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ketahanan pangan.
Meski agenda DPRD cukup padat, Syarifatul menegaskan bahwa kualitas dokumen tetap jadi prioritas. “Ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban. RPJMD adalah peta jalan pembangunan. Kalau keliru di awal, lima tahun ke depan bisa salah arah,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa suara dari seluruh daerah pemilihan akan coba dimasukkan ke dalam dokumen final agar RPJMD benar-benar merepresentasikan wajah Kaltim secara menyeluruh. Sinkronisasi akhir bersama Bappeda akan digelar sebelum dokumen diajukan ke paripurna pengesahan.
“Waktunya memang sempit. Tapi kami akan pastikan, tidak ada yang tercecer. Semua sektor prioritas, semua aspirasi publik, akan coba kami akomodasi,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
