DPRD Bontang Kritik Rencana Penghapusan Jurusan di SMA : Langkah Mundur Pendidikan

- Editor

Rabu, 24 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. (int)

i

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru-baru ini mengumumkan rencana kontroversial untuk menghapus jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.

Kebijakan yang dijadwalkan berlaku pada tahun ajaran 2024/2025 ini telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap langkah tersebut. Menurutnya, penghapusan jurusan-jurusan ini justru bisa menjadi kemunduran bagi siswa dalam memahami materi penting di sekolah.

Ia menegaskan bahwa jurusan-jurusan seperti IPA memiliki peran penting dalam pembelajaran dasar yang krusial, seperti pemahaman mengenai organ tubuh dalam mata pelajaran biologi.

Baca Juga :  Dewan Kutim Desak Pemerintah Reformasi Pendaftaran Beasiswa Untuk Atasi Masalah Internet

“Jurusan IPA sangat penting untuk pengenalan dasar ilmu pengetahuan, terutama biologi yang mengajarkan tentang organ tubuh manusia. Jika jurusan-jurusan ini dihapus, saya khawatir kualitas pendidikan akan menurun,” tegas Agus Haris pada Rabu (24/7/2024).

Ia juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap guru, yang kemungkinan besar akan menghadapi perubahan signifikan dalam porsi dan kebutuhan jam mengajar mereka.

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada guru dan siswa, tetapi juga pada pola pengajaran di sekolah yang harus beradaptasi dengan pendekatan baru, seperti pemetaan kebutuhan siswa dan asesmen bakat serta minat.

Meskipun kebijakan penghapusan jurusan ini bertujuan untuk memberikan siswa lebih banyak fleksibilitas dalam mengeksplorasi bakat dan minat mereka serta mempersiapkan mereka untuk studi atau karier di masa depan, kritik dari berbagai pihak menunjukkan bahwa kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran.

Baca Juga :  DPRD Bontang Minta Pabrik Soda Ash Tidak Asingkan Warga Lokal

Agus Haris menekankan pentingnya sosialisasi yang tepat dan jelas bagi siswa, pendidik, dan orang tua untuk menghindari kebingungan lebih lanjut. Ia mengingatkan bahwa tanpa persiapan yang matang, kebijakan ini berpotensi menciptakan masalah yang lebih kompleks di dunia pendidikan.

“Saya berharap Kemendikbudristek membuka dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru