DPRD Bontang Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram

- Editor

Kamis, 4 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

i

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, mengkritisi distribusi gas LPG 3 kilogram yang dinilainya tidak tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa seharusnya distribusi gas melon sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Bontang, namun kenyataannya kelangkaan masih terjadi, memicu kebingungan di kalangan masyarakat.

“Distribusi LPG 3 kilogram seharusnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah, namun mengapa kelangkaan masih terjadi? Ini menjadi pertanyaan besar,” ujar Bakhtiar saat diwawancarai kemarin.

Ia juga menyoroti praktik kalangan atas dan pedagang besar yang masih menggunakan gas melon, meskipun tersedia alternatif lain seperti bright gas 5,5 kilogram yang lebih sesuai untuk mereka.

Baca Juga :  Sigap! BPBD Bontang Atasi Pohon Tumbang yang Sebabkan Kemacetan Parah

Menurutnya, hal ini berkontribusi pada kelangkaan gas yang seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat ekonomi bawah.

“Bright gas 5,5 kilogram itu sudah ada dan ukurannya pun tidak terlalu besar. Seharusnya, kalangan menengah ke atas dan pedagang besar menggunakan gas tersebut, bukan malah bersaing dengan warga kurang mampu untuk mendapatkan gas melon,” tegas Bakhtiar.

Bakhtiar mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk lebih tegas dalam mengawasi distribusi gas LPG 3 kilogram. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat, baik di tingkat distributor maupun agen, untuk memastikan gas melon hanya dijual kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga :  Bentuk Apresiasi, Wali Kota Makassar Berangkatkan 20 Pengurus Masjid Umroh

“Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi distribusi gas melon. Jika hanya berdasarkan penyetoran KTP, siapa pun bisa membelinya, termasuk yang seharusnya tidak menggunakan gas ini. Kelangkaan ini kasihan sekali bagi kalangan bawah yang justru lebih membutuhkannya,” tambahnya.

Ia berharap Pemkot Bontang segera memperbaiki mekanisme distribusi dan meningkatkan pengawasan agar gas LPG 3 kilogram benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

“Pengawasan harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan, agar distribusi gas sesuai dengan peruntukkannya,” tutup Bakhtiar. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru