DIKSIKU.com, Bontang – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad, menekankan pentingnya integritas dalam seluruh tahapan pendaftaran agar tidak ternodai oleh kepentingan pribadi atau permainan “titipan.”
Menurut Arfian, setiap musim penerimaan siswa baru adalah waktu yang rentan disusupi kepentingan luar.
Ia memastikan, lembaganya tak akan tinggal diam jika terdapat celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyisipkan kepentingan di balik layar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“DPRD punya fungsi pengawasan. Jadi kami akan pastikan SPMB di Bontang tidak dicemari oleh intervensi atau permainan titipan yang mencederai prinsip keadilan,” tegas Arfian, Rabu (18/6/2025).
Ia mengapresiasi kemajuan penggunaan sistem daring dalam proses pendaftaran, namun mengingatkan bahwa transparansi sistem tetap bergantung pada aktor yang menjalankannya.
Menurutnya, teknologi bisa meminimalisir manipulasi, tetapi tidak menjamin sepenuhnya jika integritas penyelenggara lemah.
“Teknologi bisa mencegah kecurangan, tapi integritas manusianya tetap paling penting. Kami akan kawal prosesnya agar jangan sampai ada ‘jalan belakang’ untuk masuk ke sekolah negeri,” ujarnya.
Dukungan penuh juga diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk mengedepankan transparansi dan membuka ruang pengaduan selama pelaksanaan berlangsung. Hal ini dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di Bontang.
“Kalau ada jalur tertentu, syaratnya harus jelas. Jika ada anak yang tak lolos, orang tua harus tahu alasannya. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan kita,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyalahgunakan jabatan atau pengaruh untuk menitipkan nama calon siswa.
Ia menyebut bahwa sistem pendidikan yang bersih hanya bisa diwujudkan jika semua pihak menghormati prinsip keadilan dan meritokrasi.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh hanya karena segelintir orang menyalahgunakan jabatan. Pendidikan harus berdiri di atas prinsip merit dan keadilan,” tutupnya. (adv)
Penulis : Mra
Editor : Idhul Abdullah
