DIKSIKU.com, Samarinda – Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD), salah satu rumah sakit swasta yang selama ini menopang kebutuhan layanan kesehatan di Samarinda, resmi menghentikan operasionalnya untuk sementara. Penutupan ini menjadi babak baru dari kisruh internal yang telah berlangsung berbulan-bulan, terutama terkait tunggakan gaji pegawai yang tak kunjung teratasi.
Bagi banyak pihak, kabar ini bukan sekadar soal berhentinya aktivitas sebuah institusi kesehatan. RSHD selama ini menjadi alternatif penting bagi masyarakat Samarinda di tengah keterbatasan kapasitas rumah sakit milik pemerintah. Penutupan layanan berarti semakin sempitnya akses masyarakat terhadap pelayanan medis, terutama untuk kasus-kasus rawat inap.
Kondisi ini memantik reaksi dari kalangan legislatif. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyebut penutupan RSHD sebagai kegagalan koordinasi antarinstansi pemerintah dalam merespons masalah di sektor strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah mengingatkan sejak isu tunggakan gaji pertama kali mencuat. Tapi tak ada intervensi nyata dari Pemprov, padahal potensi penutupan rumah sakit sudah sangat jelas di depan mata,” tegas Darlis, Selasa (16/6/2025).
Menurutnya, peran rumah sakit swasta tak bisa dikesampingkan, terutama ketika fasilitas pemerintah belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. RSHD, lanjut Darlis, selama ini justru menjadi penyangga layanan medis di wilayah perkotaan Samarinda.
“Bukan hanya soal pelayanan, ini juga menyangkut hak-hak para pekerja medis yang selama ini digantung tanpa kejelasan. Situasi ini semestinya jadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
Krisis RSHD dinilai sebagai cerminan dari absennya mekanisme penyelamatan di sektor kesehatan swasta, padahal kontribusinya cukup signifikan. Ketika masalah internal rumah sakit dibiarkan berkembang tanpa penyelesaian konkret, yang akhirnya dirugikan bukan hanya tenaga kerja, tetapi juga publik sebagai penerima layanan.
Melihat situasi yang kian memburuk, Darlis mendesak agar pemerintah provinsi tidak lagi bersikap pasif. Ia menyarankan agar pemerintah segera menentukan langkah lanjut—baik dengan menyelamatkan RSHD melalui intervensi strategis, atau mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan baru yang sebelumnya telah dirancang.
“Kita tahu pembangunan rumah sakit baru bukan urusan sehari dua hari. Tapi setidaknya ada arah dan percepatan. Saat ini masyarakat tak bisa menunggu solusi jangka panjang, karena kebutuhan layanan kesehatan bersifat mendesak,” tutupnya.
Penutupan RSHD bukan hanya menandai berakhirnya layanan di sebuah bangunan medis, tetapi juga memperlihatkan titik rapuh dari sistem kesehatan daerah yang masih sangat bergantung pada pihak swasta tanpa perlindungan memadai. Saatnya pemerintah tak lagi hanya mencatat krisis, tapi hadir sebagai bagian dari penyelesaian. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M
