DPRD Kutim Ingatkan Kades Tidak Terlena dengan Masa Jabatan Diperpanjang

- Editor

Minggu, 30 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan. (ist)

i

Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan, mengingatkan kepada seluruh kepala desa untuk menjalankan tugas dengan baik seiring dengan bertambahnya masa jabatannya menjadi 8 tahun.

lamanya masa jabatan, sedikit-banyak akan memengaruhi kinerja pemerintah desa. Perangkat desa potensi tidak bekerja efektif dan efisien. Leha-leha pada program karena beranggapan masih banyak waktu dengan masa jabatan yang lama. Buang-buang dan main-main/penyalahgunaan anggaran adalah hal yang patut diwaspadai ke depan.

Arfan berharap bertambahnya masa jabatan Kades dapat menyelesaikan persoalan di desa,  serta merealisasikan semua janji-janjinya kepada masyarakat saat kampanye.

Seperti diketahui, sebelumnya masa jabatan kades hanya enam tahun. Namun, dalam undang-undang desa yang baru, masa jabatan kades diperpanjang menjadi 8 tahun, namun hanya dapat menjabat untuk dua periode dari sebelumnya tiga periode.

Baca Juga :  Fraksi AKB DPRD Kutim Dorong 2 Raperda Usulan Pemkab Dibahas Lebih Lanjut

“Masa jabatan delapan tahun harusnya sudah cukup untuk meminimalisir persoalan, baik soal pembangunan, sosial dan sebagainya,” ucap politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut beberapa waktu lalu.

Sementara di UU Desa yang lama, kepala desa bisa memegang jabatan tersebut untuk tiga kali masa jabatan. Maka dari itu, terdapat pemangkasan masa jabatan maksimal kepala desa. Dari yang sebelumnya total bisa mencapai 18 tahun jadi maksimal 16 tahun menjabat.

Baca Juga :  Serapan Anggaran Minim, DPRD Kutim Pertanyakan Kinerja 3 OPD

“Jika dalam masa jabatan tidak ada progres di sutau desa, berarti kepala desanya tidak kerja. Karena itu merupakan waktu yang cukup lama dalam menjalankan tugas maupun program,” tuturnya.

Jumlah penambahan masa jabatan tersebut juga tak seusai dengan permintaan para kepala desa. Mereka sebelumnya meminta lama jabatan ditambah tiga tahun alias menjadi 9 tahun per periode. Salah satunya disampaikan oleh Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Januari 2023 lalu.

“Saya rasa delapan tahun itu sudah cukup. DPRD saja hanya 5 tahun dalam satu periode,” tambah Arfan. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Pemkot Makassar Tanam 100 Tabebuya di TPA Tamangapa, Dorong Transformasi Jadi Hutan Kota
Bupati Sidrap Bongkar Strategi Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di A-Talk Apkasi
Polres Bone Bongkar Kasus Narkoba di Tiga Kecamatan, 13 Pelaku Diamankan
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, 265 Sekolah Rakyat Dibangun dan 45 Ribu Anak Kembali Bersekolah
Appi Dorong Kader PKK Makassar Perkuat Pencegahan Stunting hingga Penanganan Anak Putus Sekolah
Geger! 1,16 Ton Narkoba Diduga Diselundupkan Lewat Kapal MT Global 168
UPP Bajoe Gandeng ASDP dan Perusahaan Pelayaran, Bidik Pengawasan yang Lebih Profesional
Anak Baru Lahir atau Menikah? Begini Cara Update KK Tanpa Harus Antre

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 18:25 WITA

Pemkot Makassar Tanam 100 Tabebuya di TPA Tamangapa, Dorong Transformasi Jadi Hutan Kota

Rabu, 4 November 2026 - 22:08 WITA

Bupati Sidrap Bongkar Strategi Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di A-Talk Apkasi

Selasa, 3 November 2026 - 18:41 WITA

Polres Bone Bongkar Kasus Narkoba di Tiga Kecamatan, 13 Pelaku Diamankan

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:04 WITA

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, 265 Sekolah Rakyat Dibangun dan 45 Ribu Anak Kembali Bersekolah

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:15 WITA

Appi Dorong Kader PKK Makassar Perkuat Pencegahan Stunting hingga Penanganan Anak Putus Sekolah

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:48 WITA

Geger! 1,16 Ton Narkoba Diduga Diselundupkan Lewat Kapal MT Global 168

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:59 WITA

UPP Bajoe Gandeng ASDP dan Perusahaan Pelayaran, Bidik Pengawasan yang Lebih Profesional

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:48 WITA

Anak Baru Lahir atau Menikah? Begini Cara Update KK Tanpa Harus Antre

Berita Terbaru