DIKSIKU.com, Samarinda – Program pendidikan gratis (Gratispol) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memang telah membuka pintu bagi lebih banyak anak muda mengakses bangku pendidikan. Namun di balik kemajuan itu, tantangan baru mulai mengemuka: bagaimana memastikan lulusan program ini tak hanya memegang ijazah, tetapi juga memiliki masa depan yang jelas di dunia kerja?
Hal tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, yang menilai bahwa kebijakan pendidikan saat ini masih terfokus pada peningkatan jumlah peserta didik dan lulusan, namun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di daerah.
“Gratispol patut diapresiasi, tetapi itu baru langkah awal. Pemerintah juga harus menyiapkan skenario agar lulusan-lulusan ini tidak berhenti pada status ‘sarjana’, tapi bisa benar-benar masuk ke dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri,” ujarnya, Senin (23/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Damayanti menilai bahwa pertumbuhan jumlah lulusan tidak sebanding dengan perluasan lapangan kerja. Tanpa kebijakan pendamping yang menghubungkan pendidikan dan dunia industri, ia khawatir akan terjadi ledakan pengangguran terdidik.
Kekhawatiran ini semakin relevan dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi magnet baru pembangunan nasional. Meski membuka banyak peluang kerja, Damayanti mengingatkan bahwa generasi muda lokal bisa tertinggal jika tidak dipersiapkan secara serius dan terstruktur.
“Kita jangan sampai hanya jadi penonton di tengah megahnya pembangunan IKN. Kalau tidak ada upaya memberdayakan tenaga lokal dari sekarang, kita akan kalah dalam kompetisi di rumah sendiri,” ungkap legislator dari daerah pemilihan Balikpapan itu.
Sebagai solusi, ia mendorong sinkronisasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemprov Kaltim, menurutnya, harus lebih aktif menjalin kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha, agar kurikulum pendidikan, terutama di jenjang kejuruan dan politeknik, mampu mencetak lulusan yang langsung terserap pasar kerja.
“Perencanaan pendidikan harus adaptif dan berbasis kebutuhan. Tidak bisa lagi satu arah. Dunia usaha juga harus diajak bicara dari awal,” tegasnya.
Damayanti berharap, Gratispol tidak hanya menjadi program populis yang berhenti di ruang kelas, melainkan menjadi bagian dari strategi besar membangun SDM Kaltim yang siap bersaing di era baru. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
