DIKSIKU.com, Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan anggaran serta mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Barang dan Jasa di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Abdulloh, dan dihadiri anggota Apansyah, Syarifatul Sya’diah, serta Husin Djufri. Forum tersebut menyoroti lambannya realisasi anggaran serta belum maksimalnya manfaat sejumlah proyek transportasi bagi masyarakat.
Plt Kepala Dishub sekaligus Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Irhamsyah, melaporkan pagu anggaran Dishub 2025 sebesar Rp245 miliar yang kemudian terpangkas menjadi Rp197 miliar. Hingga 22 Agustus, realisasi baru mencapai Rp51 miliar atau 25,77 persen. Untuk tahun depan, Dishub mengajukan kebutuhan Rp154 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik muncul dari sejumlah anggota. Apansyah menyoroti proyek Terminal Bontang senilai Rp15 miliar yang sudah rusak meski baru selesai dibangun. Ia meminta pemerintah mengevaluasi langsung agar anggaran tidak terbuang sia-sia. Sementara itu, Syarifatul Sya’diah menyoroti pengembangan Pelabuhan Teritip di Balikpapan yang dinilai terlalu lambat dan berpotensi mangkrak jika tidak segera dipercepat.
Husin Djufri menambahkan pentingnya perhatian pada Bandara Maratua di Kabupaten Berau. Menurutnya, potensi wisata kelas dunia di pulau tersebut akan sulit berkembang jika akses transportasi udara tidak didukung dengan infrastruktur memadai.
Dalam kesempatan yang sama, Irhamsyah juga melaporkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan. Dari pagu Rp7,7 miliar pada 2025, realisasi baru Rp2,8 miliar atau 36,03 persen. Ia menargetkan capaian hingga 98 persen di akhir tahun, meski ada pos yang tidak terserap. Untuk 2026, kebutuhan meningkat menjadi Rp21,6 miliar, termasuk tambahan biaya tim ahli gubernur.
Sementara itu, Kepala Biro Barang dan Jasa, Buyung, menyampaikan pagu anggaran 2025 sebesar Rp13 miliar dengan realisasi Rp3 miliar atau 43,9 persen per 15 Agustus. Anggaran 2026 direncanakan Rp6 miliar. Ia juga melaporkan overview pengadaan barang dan jasa Pemprov Kaltim 2025 senilai Rp20,93 triliun. “Semua pengadaan sudah ada di katalog elektronik yang bisa diakses publik. Transparansi ini penting agar belanja pemerintah dapat diawasi,” jelasnya.
Komisi III menutup rapat dengan menekankan bahwa pengawasan lapangan, efisiensi anggaran, serta percepatan proyek transportasi harus menjadi prioritas. “Jangan sampai anggaran hanya berakhir sebagai silpa karena titik kegiatan tidak jelas. Pemerintah harus serius menuntaskan pekerjaan,” tegas Apansyah. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
