DIKSIKU.com, Samarinda – Kekhawatiran atas rusaknya kawasan konservasi Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) kembali mencuat. Hingga pertengahan Juni 2025, penanganan kasus dugaan perambahan di wilayah yang berstatus Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) itu dinilai mandek, tanpa perkembangan hukum yang jelas.
Hal ini memicu keprihatinan DPRD Kalimantan Timur, yang melihat lambannya penindakan sebagai sinyal lemahnya keseriusan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa pihaknya segera menjadwalkan ulang pemanggilan sejumlah lembaga yang sebelumnya sudah dilibatkan dalam rapat dengar pendapat (RDP), termasuk Polda Kaltim dan Gakkum KLHK.
“Waktu RDP lalu, mereka janji dua pekan untuk menetapkan tersangka. Sekarang sudah lewat, tapi tidak ada kabar lanjutan,” kata Sarkowi, Rabu (18/6/2025).
Ia menambahkan bahwa alasan jeda karena libur panjang tak bisa dijadikan dalih untuk membiarkan proses hukum berjalan lambat.
Baginya, keterlambatan ini justru memperkuat kekhawatiran bahwa kasus perambahan kawasan pendidikan seperti KRUS tidak ditangani dengan serius.
Untuk itu, DPRD akan kembali memanggil semua pihak terkait. Tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga Universitas Mulawarman, aliansi rimbawan, dan dinas teknis yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Sarkowi menekankan bahwa kerusakan kawasan seperti KRUS bukan sekadar persoalan lingkungan. Sebagai hutan pendidikan, KRUS memiliki nilai akademik dan konservatif yang sangat penting bagi generasi ilmiah.
“Ini bukan soal pohon semata, tapi soal keberlangsungan fungsi riset dan pendidikan jangka panjang. Kalau dibiarkan, rusaknya bisa permanen,” tegasnya.
DPRD Kaltim mendesak agar aparat penegak hukum lebih transparan dalam memberikan informasi, dan tidak hanya memberikan janji di ruang rapat.
Ia juga menyebut pentingnya menjadikan kasus KRUS sebagai preseden penegakan hukum lingkungan yang tegas.
“Masyarakat ingin bukti nyata, bukan sekadar wacana. Hutan pendidikan itu harus dilindungi sepenuhnya, dan DPRD tidak akan tinggal diam,” pungkas Sarkowi. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
