Proses Seleksi P3K di Bontang Dipertanyakan, DPRD Minta Validasi Data Diperketat

- Editor

Selasa, 10 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Isu keadilan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kembali mencuat di lingkungan Pemkot Bontang. Sorotan datang dari Anggota Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, yang mengungkap adanya potensi ketimpangan dalam sistem seleksi tersebut.

Dalam Rapat Paripurna ke-6 masa sidang ketiga DPRD Bontang, Senin (10/6/2025), Heri mengungkap bahwa pihaknya menerima laporan warga terkait peserta seleksi P3K yang dinyatakan lolos, meski masa kontraknya sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) telah berakhir. Anehnya, data peserta itu masih tercatat aktif di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga :  DPRD Bontang Prihatin, Serapan Anggaran OPD Masih Minim Meski Progres Fisik Baik

“Kontraknya sudah tidak diperpanjang, tapi masih muncul di data BKN dan bahkan dinyatakan lulus seleksi. Ini menimbulkan kecemburuan sosial, apalagi antarlembaga,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut politisi Partai Gerindra itu, masalah ini harus jadi perhatian serius pemerintah. Ia menekankan pentingnya validasi data kepegawaian agar proses seleksi berjalan adil dan transparan. Komisi A pun telah menyerahkan aduan tersebut ke BKPSDM untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga :  DPRD Bontang Berganti, Andi Faizal Ajak Anggota Baru Untuk Kolaborasi Efektif

“Temuan ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai menimbulkan kesan diskriminatif di antara tenaga honorer yang lain,” tambah Heri.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni menyatakan bahwa laporan tersebut telah masuk dalam agenda evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

“Catatan ini akan ditindaklanjuti oleh BKPSDM,” singkat Neni. (adv)

Loading

Penulis : NA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru