Wakil Ketua DPRD Bontang Geram, Harga Tanah di Kawasan Industri Dihargai Terlalu Murah

- Editor

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. (int)

i

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, menyampaikan kekecewaannya terkait penawaran harga pembelian tanah milik warga di Loktunggul, Kelurahan Bontang Lestari, yang hanya dihargai Rp 10 ribu per meter oleh sebuah perusahaan.

Ia menegaskan bahwa harga tersebut sangat jauh dari nilai jual objek pajak (NJOP), terutama mengingat lokasi tersebut berada di kawasan industri.

“Di Bontang Selatan, harga tanah bisa mencapai Rp 100 ribu per meter. Penawaran harga yang rendah ini tidak pantas dan merugikan warga,” tegas Agus Haris saat memberikan keterangan kepada media pada Senin (8/7/2024).

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Harap Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Pelosok Jadi Atensi

Dia mengingatkan bahwa warga seharusnya mendapatkan ganti untung, bukan sekadar ganti rugi.

Agus Haris, yang akrab disapa AH, meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyetujui harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurutnya, persetujuan harga yang tidak realistis seperti ini dapat menguntungkan perusahaan secara tidak adil dan mengorbankan kepentingan warga.

“Pemerintah tidak boleh bersikap seolah-olah transaksi ini sepele, seperti membeli kacang. Harus ada ketentuan harga yang jelas dan adil,” ujarnya.

Dengan Loktunggul ditetapkan sebagai kawasan industri melalui Peraturan Daerah (Perda) 2019 tentang tata ruang, Agus berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan harga yang sesuai dan wajar untuk tanah di area tersebut. Proses pembebasan lahan juga perlu dilakukan secara transparan dan adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Baca Juga :  Pemkot Makassar Optimis Capai Target 80 Persen Serapan APBD 2024

AH menekankan pentingnya tindakan dari pemerintah kota Bontang untuk melindungi hak-hak warga. Dia mengharapkan agar semua transaksi pembebasan lahan dilakukan dengan kejelasan harga dan prosedur yang adil, sehingga semua pihak dapat diuntungkan.

“Harus ada perhatian dari DPRD agar ke depan ada perbaikan dalam mekanisme penetapan harga dan pembebasan lahan demi kesejahteraan warga Bontang,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru