KSP Ungkap Pendapatan Perkapita Indonesia Tembus US$4.580

- Editor

Selasa, 24 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) DR. Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) DR. Moeldoko. (ist)

i

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) DR. Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) DR. Moeldoko. (ist)

DIKSIKU.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) DR. Moeldoko menyampaikan, saat ini Indonesia sudah masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income.

Menurut Moeldoko, hal itu ditandai dengan pendapatan per kapita Indonesia yang telah melesat menjadi US$4.580 pada Juli 2022. Angka ini telah melewati batas yakni US$4.466 yang ditetapkan oleh Bank Dunia untuk kategori negara upper middle income.

“Posisi Indonesia di upper midlle country pada 1 Juli 2023, Gross National Income (GNI) kita mencapai US$4.580 di tahun 2022,” kata Moeldoko dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) terkait ‘Peluncuran Capaian Kinerja 2023’, Selasa (24/10)

Berdasarkan data Bank Dunia, Gross National Income (GNI) per kapita atau pendapatan per kapita Indonesia naik sebesar 9,83 persen yaitu menjadi US$ 4.580 di 2022, sedangkan di 2021 tercatat sebesar US$4.170.

“Dan itu melewati ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia dan ini sebuah peningkatan,” ujar Moeldoko.

Dilanjutkannya, pemerintah saat ini terus bekerja mewujudkan target Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) pada 2036.

Baca Juga :  Waspada! Infeksi Telinga Bisa Menyerang Tanpa Anda Sadari

Namun, target ini akan menghadapi tantangan berat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang harus konsisten di atas 6 persen per tahun. Hal ini bukan pekerjaan mudah, mengingat Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya kenaikan inflasi akibat situasi geopolitik yang tidak menentu.

Meski begitu, pemerintah optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai target tersebut. Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan produktivitas.

“Itu bukan pekerjaan mudah tetapi juga tidak mungkin karena itu artinya memerlukan pertumbuhan secara konsisten 6 persen setiap tahun dalam jangka yang cukup panjang kita harus optimis,” ujarnya.

 

Pertumbuhan Investasi

Dalam kesempatan tersebut Moeldoko juga menyampaikan, iklim investasi di Indoensia tumbuh dengan baik. Presiden Joko Widodo, kata dia, tengah berupaya untuk menjaga iklim investasi yang kondusif. Caranya dengan memelihara stabilitas ekonomi dan politik, pengembangan sistem logistik dan penyederhanaan regulasi.

Mantan Panglima TNI tersebut mengamini sebagian investasi, khususnya pengadaan alutsista ada yang menggunakan skema Transfer of Technology (TOT). Skema ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia.

Baca Juga :  Kejari Bone Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Rehabilitasi DI Waru-waru, Kerugian Negara Capai Rp 3 Miliar

“Ada skema yang mengarah ke TOT, khususnya di industri alutsista itu sangat clear ya, bagaimana kalau kita menggandeng perusahaan asing dan berikutnya memberikan komitmen untuk TOT, itu sering terjadi. Tapi ada juga investasi yang bersifat murni,” ujarnya.

Moeldoko mengatakan, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan perusahaan asing untuk mengembangkan industri pertahanan Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan produk alutsista yang berkualitas dan kompetitif di pasar internasional.

Kemudian, lanjut dia, Pemerintah Indonesia telah menerima komitmen dari pemerintah Tiongkok untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ditekankannya,  pemerintah Indonesia menyambut baik kerja sama dengan Tiongkok dalam pembangunan IKN tersebut. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan IKN dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Yang jelas dari pemerintah Tiongkok memberikan perhatian untuk terlibat dalam pembangunan IKN,” kata Moeldoko.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti  secara langsung di kanal youtube FMB9ID_IKP. Nantikan update fakta bicara dari lingkar pertama di FMB9ID_ (Twitter),  FMB9.ID  (Instagram),  FMB9.ID  (Facebook).

Loading

Penulis : Redaksi

Editor : Idhul Abdullah

Sumber Berita : Rilis FMB9

Berita Terkait

APH Didesak Usut Dugaan Penjualan Emas Ilegal Asal Papua di Samarinda
Hujan Turun Saat Padamkan Karhutla, Petugas Pemadam di Berau Sujud Syukur
Narkotika Cair Marak, BNN Usulkan Pelarangan Total Vape
Bupati Sidrap Minta APBD Perubahan 2026 Fokus pada Program yang Berdampak ke Masyarakat
Jembatan Salujambu Luwu Hampir Rampung, Progres Pembangunan Capai 93 Persen
Mayor TNI AL Divonis 10 Tahun Penjara karena Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Kabar Baik, Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Jadi Penuh Waktu pada 2027
Mencalonkan Diri Ketua DPD REI Sulsel, Dukungan Terhadap CEO PT Bumi Pundi Karsa Terus Bertambah

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 10:01 WITA

APH Didesak Usut Dugaan Penjualan Emas Ilegal Asal Papua di Samarinda

Jumat, 11 September 2026 - 19:30 WITA

Hujan Turun Saat Padamkan Karhutla, Petugas Pemadam di Berau Sujud Syukur

Kamis, 10 September 2026 - 12:19 WITA

Narkotika Cair Marak, BNN Usulkan Pelarangan Total Vape

Kamis, 3 September 2026 - 21:49 WITA

Bupati Sidrap Minta APBD Perubahan 2026 Fokus pada Program yang Berdampak ke Masyarakat

Kamis, 3 September 2026 - 21:41 WITA

Jembatan Salujambu Luwu Hampir Rampung, Progres Pembangunan Capai 93 Persen

Kamis, 20 Agustus 2026 - 18:55 WITA

Mayor TNI AL Divonis 10 Tahun Penjara karena Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer

Selasa, 18 Agustus 2026 - 22:02 WITA

Kabar Baik, Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Jadi Penuh Waktu pada 2027

Rabu, 8 Juli 2026 - 17:47 WITA

Mencalonkan Diri Ketua DPD REI Sulsel, Dukungan Terhadap CEO PT Bumi Pundi Karsa Terus Bertambah

Berita Terbaru

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ist)

Nasional

Purbaya Bongkar Alasan Pencopotannya dari Menkeu

Kamis, 24 Sep 2026 - 12:56 WITA