DIKSIKU.com, Sinjai – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai merelease terkait kinerja APBN Kabupaten Sinjai periode triwulan I tahun 2026, berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, Rabu (6/5/2026).
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai, Suhartono mengatakan, realisasi pendapatan-pendapatan Kabupaten Sinjai pada triwulan I tahun 2026 mencapai Rp 11,64 milyar atau 17,15 persen dari target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp 67,87 milyar.
Pendapatan Kabupaten Sinjai terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan paja, masing-masing sebesar Rp 10,11 milyar dan Rp 1,53 milyar. Pendapatan tersebut mengalami kontraksi sebesar Rp 790 juta atau 6,36 persen dibandingkan pendapatan tahun lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Ia mengatakan, realisasi penerimaan pajak Kabupaten Sinjai juga mengalami kontraksi sebesar Rp 180 juta atau 1,75 persen dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar penerimaan pajak berasal dari PPh Pasal 21 dan PPN Dalam Negeri.
Kontraksi juga terjadi pada realisasi PNBP sebesar Rp 610 juta atau sebesar 28,5 persen dibandingkan pendapatan tahun lalu. Penerimaan PNBP didominasi oleh penerimaan yang berasal dari Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum (4252).
Sedangkan, realisasi belanja APBN Kabupaten Sinjai sebesar Rp 271,85 milyar atau sebesar 26,48 persen dari total pagu sebesar Rp. 1.026,69 milyar. Realisasi Belanja Negara mengalami kontraksi sebesar 4,01 pesen (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada KPPN Sinjai telah mencapai Rp 42,55 milyar atau sebesar 14,36 persen dari total pagu sebesar Rp 296,24 milyar.
“Realisasi ini mengalami kontraksi sebesar Rp 5,12 milyar atau sebesar 10,74 persen (yoy),” ujarnya.
Suhartono menjelaskan, kontraksi terjadi pada belanja pegawai dan belanja barang yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar Rp 5,53 miliar dan Rp 160 juta. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 31,72 milyar atau 23,72 persen dari pagu sebesar Rp 133,70 milyar, digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada PNS dan TNI/Polri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Negara, serta Uang Makan PNS dan Belanja Uang Lauk Pauk TNI/Polri dan lainnya.
Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 9,93 milyar atau 24,07 persen dari pagu sebesar Rp 41,25 milyar. Realisasi ini sudah memenuhi target nasional untuk belanja barang sebesar 15 persen sampai dengan Triwulan I.
“Belanja barang ini digunakan untuk keperluan operasional dan non operasional satuan kerja K/L. Sementara realisasi Belanja Modal sebesar Rp 899 juta atau 0,74 persen dari pagu sebesar Rp 121,28 milyar,” jelasnya.
Sedangkan, untuk transfer ke daerah – realisasi TKD Kabupaten Sinjai s.d. tanggal 31 Maret 2026, sebesar Rp 229,30 milyar, atau sebesar 31,39 persen dari pagu yang disediakan sebesar Rp 730,45 milyar.
“Realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 2,64 persen (yoy). TKD Kabupaten Sinjai meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus dan Dana Desa,” sebutnya.
Suhartono menambahkan, untuk realisasi DBH sebesar Rp 600 juta atau 11,53 persen dari pagu sebesar Rp 5,21 milyar, realisasi DBH ini mengalami kontraksi sebesar Rp 450 juta atau 42,79 persen (yoy). Realisasi DAU sebesar Rp 173,32 milyar atau 32,60 persen dari total pagu sebesar Rp 531,59 milyar, realisasi DAU ini mengalami kontraksi sebesar Rp 6,09 milyar atau 3,40 persen (yoy).
Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 49,91 milyar atau 30,87 persen dari pagu sebesar Rp 161,67 milyar, realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp 15,19 milyar atau 43,75 persen (yoy). Realisasi Dana Desa sebesar Rp 5,47 milyar atau 25,56 persen dari pagu sebesar Rp 21,40 milyar, realisasi Dana Desa mengalami kontraksi sebesar Rp 14,87 milyar atau 73,11 persen (yoy).
“Sedangkan, realisasi DAK Fisik belum ada hingga akhir triwulan I 2026,” pungkasnya. ***
Penulis : Andi Irfan
Sumber Berita : Humas KPPN
