DIKSIKU.com, Bontang – Kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan menjadi perhatian serius DPRD Kota Bontang. Di tengah menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dinas Perhubungan (Dishub) diminta tidak hanya bergantung pada sektor parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai saat ini seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mulai berinovasi mencari peluang pendapatan baru agar kondisi fiskal daerah tetap terjaga.
Menurut politisi Partai NasDem itu, sektor parkir selama ini memang menjadi salah satu sumber retribusi Dishub. Namun, kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat pemerintah daerah harus berpikir lebih luas dalam menggali potensi PAD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan hanya mengandalkan sektor parkir,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Bahkan, pengurangan dana transfer disebut mencapai 50 persen dan cukup memengaruhi ruang gerak daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Padahal, kata dia, Kota Bontang memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain. Keberadaan perusahaan besar seperti PT Badak LNG dan PT Pupuk Kalimantan Timur dinilai seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menghitung Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kita tahu sendiri penghasilan PT Badak LNG dan PT PKT tidak ada perubahan. Mestinya Bontang tidak disamakan dengan wilayah lainnya,” katanya.
Muhammad Sahib menilai perhitungan DBH seharusnya dilakukan secara lebih rasional dengan mempertimbangkan kontribusi daerah terhadap sektor industri nasional. Sebab, apabila transfer pusat terus berkurang sementara kebutuhan pembangunan tetap tinggi, maka daerah akan semakin terbebani.
Karena itu, ia meminta seluruh mitra kerja Komisi C DPRD, termasuk Dishub, mulai memperkuat potensi pendapatan daerah secara mandiri. Menurutnya, setiap OPD harus mampu membaca peluang baru yang bisa dikembangkan menjadi sumber retribusi maupun layanan berbayar yang produktif.
“Seluruh mitra kerja Komisi C, seperti Dishub, harus memperkuat pendapatan kita sendiri,” ungkapnya.
Selain mendorong inovasi daerah, ia juga meminta Pemerintah Kota Bontang lebih aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Upaya “jemput bola” ke kementerian dinilai penting agar daerah tidak terlalu terdampak oleh situasi ekonomi nasional yang fluktuatif.
Lebih lanjut, ia menekankan Dishub perlu memperluas cakupan retribusi, bukan hanya pada pengelolaan parkir, tetapi juga sektor lain yang berpotensi menghasilkan PAD baru. (adv)
Penulis : Sena
Editor : Idhul Abdullah
