Bawaslu Bone Tegaskan 8 Imbauan Kritis Untuk KPU, Jamin Integritas dan Transparansi Pilkada 2024

- Editor

Senin, 5 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Alwi. (ist)

i

Ketua Bawaslu Alwi. (ist)

DIKSIKU.com, Bone – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone memberikan imbauan penting kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencegahan pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilihan, terutama pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Bone.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, menegaskan bahwa imbauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024 berlangsung dengan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif, efisien, dan berintegritas.

Menurut Alwi, imbauan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan dan jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi DPS di Kabupaten Bone dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang berlaku,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berikut adalah delapan imbauan Bawaslu Bone untuk KPU Kabupaten Bone:

  1. Rekapitulasi Terbuka: Laksanakan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, dan hukum yang berlaku.
  2. Pengisian Formulir: Lakukan rekapitulasi DPS dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Bone dan catat dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota.
  3. Kehadiran Peserta: Hadirkan peserta rapat pleno terbuka yang meliputi:
    • PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan);
    • Bawaslu Kabupaten Bone;
    • Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Bone;
    • Pemantau Pemilihan di Wilayah Kabupaten Bone;
    • Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bone.
  4. Menindaklanjuti Masukan: Tindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Bone, dan catat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
  5. Penandatanganan Dokumen: Pastikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone menandatangani dokumen hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Bone, yang meliputi:
    • Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota;
    • Formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih);
    • Formulir rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Rekap Kabko);
    • Formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih).
  6. Penyampaian Dokumen: Sampaikan dokumen beserta berita acara serah terima kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Bone, Forkopimda Kabupaten Bone, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bone dalam bentuk salinan naskah asli dan salinan digital, dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  7. Informasi DPS: Sebarluaskan informasi DPS melalui laman dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten Bone.
  8. Tindak Lanjut: Tindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi, dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data serta Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024.
Baca Juga :  Jenderal Pensiunan Naik Level, Ahmad Dofiri Jadi Penasehat Presiden Prabowo

Dengan imbauan ini, Bawaslu Kabupaten Bone berharap KPU dapat menjalankan tugasnya dengan lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan integritas proses pemilihan agar hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. (*)

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Sederet Pembangunan Nyata Gubernur Sulsel Warnai 27 Tahun Luwu Utara
Perombakan Kemenkeu: Dua Dirjen Dicopot, Plh Langsung Ditunjuk
Kebijakan Baru Kemendagri: Mobil Listrik Kini Dikenai PKB dan SWDKLLJ
Setelah Motor MBG Diperdebatkan, Kini Ribuan Truk Rp 10,8 Triliun Disorot Publik
Diplomasi Indonesia Diuji, Kapal Pertamina Tak Kunjung Keluar dari Selat Hormuz
BNNK Kendal Resmikan IBM Berkelanjutan 2026 di Plantaran, Perkuat Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
Bitcoin Tertekan Tajam, Pintu Futures Hadirkan 5 Fitur Andalan Untuk Redam Risiko
Tren Kemiskinan Sulsel Terus Menurun, Andi Sudirman Apresiasi Kerja Kolaboratif

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 10:56 WITA

Sederet Pembangunan Nyata Gubernur Sulsel Warnai 27 Tahun Luwu Utara

Rabu, 22 April 2026 - 20:00 WITA

Perombakan Kemenkeu: Dua Dirjen Dicopot, Plh Langsung Ditunjuk

Selasa, 21 April 2026 - 12:27 WITA

Kebijakan Baru Kemendagri: Mobil Listrik Kini Dikenai PKB dan SWDKLLJ

Jumat, 10 April 2026 - 14:06 WITA

Setelah Motor MBG Diperdebatkan, Kini Ribuan Truk Rp 10,8 Triliun Disorot Publik

Minggu, 29 Maret 2026 - 20:59 WITA

Diplomasi Indonesia Diuji, Kapal Pertamina Tak Kunjung Keluar dari Selat Hormuz

Jumat, 27 Februari 2026 - 21:10 WITA

BNNK Kendal Resmikan IBM Berkelanjutan 2026 di Plantaran, Perkuat Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Senin, 16 Februari 2026 - 14:10 WITA

Bitcoin Tertekan Tajam, Pintu Futures Hadirkan 5 Fitur Andalan Untuk Redam Risiko

Jumat, 6 Februari 2026 - 10:31 WITA

Tren Kemiskinan Sulsel Terus Menurun, Andi Sudirman Apresiasi Kerja Kolaboratif

Berita Terbaru

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

Anggota DPRD Bontang - Yusuf. (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:35 WITA