DIKSIKU.com, Bontang – Inkonsistensi data di lingkungan pemerintah Kota Bontang menjadi sorotan tajam Anggota Komisi B DPRD, Winardi. Dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II, Selasa (10/6/2025), ia mengangkat persoalan ini sebagai hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Menurut Winardi, perbedaan angka dan informasi yang dimiliki antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menimbulkan kerancuan bahkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ia mencontohkan data aset daerah, pelaku UMKM, tingkat kemiskinan ekstrem, hingga angka stunting yang masih kerap tidak sinkron.
“Ketika satu lembaga menyampaikan data A, lalu lembaga lain datang dengan data B, itu artinya belum ada sistem yang menyatukan informasi dengan baik. Ini masalah mendasar yang tak boleh dibiarkan,” ujarnya tegas.
Winardi menilai akar masalahnya terletak pada belum terbangunnya sistem basis data yang terintegrasi secara menyeluruh. Ia mendorong agar masing-masing OPD tak hanya membenahi data internal, tapi juga menyinkronkan dengan lembaga lainnya, serta melakukan pembaruan secara berkala.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah kota mengalokasikan anggaran khusus demi memperkuat sistem informasi daerah.
“Pemerintah tak perlu ragu untuk investasi di sistem data. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut arah kebijakan jangka panjang. Tanpa data yang kuat, semua perencanaan bisa melenceng,” tegasnya lagi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyambut baik kritik dan saran tersebut. Ia mengatakan bahwa upaya pembenahan data, khususnya terkait isu stunting, sudah mulai dijalankan.
“Langkah awal sudah kami ambil dengan fokus pada pendataan stunting. Kami berkomitmen agar seluruh OPD nantinya memiliki sistem informasi yang bisa saling terhubung,” jelas Neni.
Pembenahan sistem data ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk memastikan program-program pemerintah berjalan lebih akurat, efisien, dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. (adv)
Penulis : Sdh
Editor : Idhul Abdullah
