DIKSIKU.com, Samarinda – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat tampaknya belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh kabupaten di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Kabupaten Berau, yang disebut masih tertinggal dalam memenuhi syarat untuk bisa mengakses bantuan dari APBN tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengaku prihatin atas lambannya langkah Berau dalam merealisasikan program yang sebenarnya sudah disambut baik oleh sejumlah daerah lainnya. Ia mencontohkan Kota Samarinda yang dinilai cepat tanggap dan kini telah siap menerima kucuran dana dari Kementerian Sosial.
“Ini bukan soal siapa duluan, tapi soal siapa yang lebih siap. Samarinda bisa lolos semua persyaratan. Kenapa Berau belum?” ujar Syarifatul, Kamis (12/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai wakil rakyat dari dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Syarifatul menegaskan bahwa anggaran dari pusat sebenarnya telah tersedia. Persoalannya kini tinggal bagaimana pemerintah daerah mampu memenuhi prosedur dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Tak tinggal diam, ia pun berencana turun langsung untuk mencari tahu di mana letak kendalanya. Koordinasi dengan Dinas Sosial Berau akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Kalau memang ada hambatan teknis, kami siap bantu dorong hingga ke kementerian. Jangan sampai peluang yang terbuka lebar ini terbuang sia-sia,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah sebagai strategi percepatan. Belajar dari keberhasilan Samarinda, kata dia, bisa menjadi kunci agar Berau tak perlu mengulang kesalahan yang sama.
“Saya sarankan dinas di Berau aktif berkomunikasi dengan Dinas Sosial Samarinda. Tanyakan apa yang mereka lakukan hingga bisa lolos. Jangan malu belajar dari daerah lain,” ujarnya.
Menurut Syarifatul, keterlambatan dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat berarti menunda hak masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan alternatif yang disediakan negara. Ia mengingatkan, jangan sampai birokrasi yang lamban justru merugikan rakyat kecil.
“Ini program strategis, langsung menyentuh masyarakat. Jangan sampai cuma karena kurang gerak, masyarakat jadi korban,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
