Bapenda Makassar Siap Kelola Pajak Kendaraan Bermotor, Potensi Rp 400 Miliar

- Editor

Selasa, 24 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra. (ist)

i

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar siap mengambil alih pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai tahun depan. Kebijakan baru ini akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025, mengubah cara pemungutan pajak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra, menjelaskan bahwa potensi pendapatan dari kedua jenis pajak tersebut diperkirakan mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar Rp400 miliar.

“Per 5 Januari 2025, seluruh kabupaten kota mengelola pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan motor,” ungkap Firman, Selasa (24/12/2024).

Baca Juga :  Winardi Torehkan Sejarah Baru di DPRD Bontang, Dari Pengusaha Muda ke Legislatif

Menurut Firman, jika pengelolaan ini dilakukan dengan lebih optimal, maka sektor pajak kendaraan bisa memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Hal ini akan sangat membantu pencapaian target PAD Kota Makassar yang ditargetkan mencapai Rp2 triliun di akhir tahun 2025.

“Potensinya di angka Rp300 sampai Rp400 miliar. Sehingga visi misi RPJMD Kota Makassar di 2021-2026 yaitu menuju PAD Rp2 triliun dapat tercapai di akhir tahun 2025,” lanjutnya.

Baca Juga :  Amir Tosina: Pengerjaan Jalan Soekarno Hatta Harus Lengkap, Jangan Cuma Atasi Longsor

Saat ini, PAD Kota Makassar telah mencapai sekitar Rp1,3 triliun, dan Firman optimis angka tersebut akan terus naik menjelang akhir tahun. Di samping pajak kendaraan, sektor pajak lainnya seperti PBB dan BPHTB juga menyumbang angka yang signifikan.

Selain itu, dengan kontribusi dari retribusi dan kekayaan daerah, PAD diperkirakan akan menembus angka Rp1,5 hingga Rp1,6 triliun pada akhir tahun ini.

“Sekarang di angka 76 persen. Tapi masih ada waktu beberapa hari, mudah-mudahan tembus di 80-85 persen,” tambah Firman dengan optimisme. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru