DPRD Bontang Desak Penanganan Stunting di Pesisir, Minta Jangan Ada Ketimpangan Perhatian

- Editor

Selasa, 16 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Tri Isnawati. (ist)

i

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Tri Isnawati. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Stunting merupakan masalah serius yang mengganggu pertumbuhan anak, disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Anak yang mengalami stunting akan menunjukkan pertumbuhan yang kurang optimal, baik dari segi tinggi maupun berat badan, dan ini dapat berdampak pada kemampuan belajar serta meningkatkan kerentanan terhadap penyakit.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Tri Isnawati, sangat memperhatikan masalah ini. Menyadari bahwa kesehatan anak adalah tanggung jawab utama untuk menjamin masa depan bangsa, Ia mengungkapkan bahwa DPRD Bontang akan segera mengagendakan rapat bersama Pemerintah Kota Bontang untuk membahas isu stunting yang masih tinggi, khususnya di daerah pesisir.

“Saya akan segera memasukkan isu ini ke dalam agenda rapat kami. Kita perlu membahas lebih mendalam untuk mencari solusi,” ungkap Tri Isnawati saat ditemui pada Selasa (16/7/2024).

Baca Juga :  Perumda Parkir Makassar Siapkan Sistem Non Tunai Untuk Cegah Uang Palsu

Walaupun data menunjukkan adanya penurunan angka stunting di sebagian besar Kota Bontang, wilayah pesisir masih menghadapi masalah stunting yang signifikan. Tri Isnawati mengaku terkejut dengan tingginya angka stunting di daerah pesisir dan menilai bahwa perlu ada perhatian khusus terhadap wilayah ini.

“Saya baru mengetahui tingginya angka stunting di wilayah pesisir. Kita harus fokus pada daerah-daerah ini, karena mereka juga berhak mendapatkan perhatian dan penanganan yang layak,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Bontang, Najirah, mengakui tingginya angka stunting di wilayah pesisir selatan. Pihaknya berencana melakukan uji lapangan untuk mengidentifikasi daerah-daerah dengan angka stunting tertinggi dan memastikan penanganan yang adil di seluruh wilayah.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar Paripurna ke-21, Sekwan Ungkap Pencapaian Masa Sidang II

“Kami berkomitmen untuk memberikan porsi penanganan yang sama bagi semua wilayah. Stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga melibatkan faktor lingkungan dan pola asuh,” jelas Najirah.

Kedua belah pihak menyadari bahwa penanganan stunting memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti pola makan dan lingkungan sekitar. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru