DPRD Bontang Soroti Sekolah Swasta yang Tahan Ijazah Siswa Karena Tunggakan

- Editor

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Persoalan lama kembali mencuat di dunia pendidikan Kota Bontang. Sejumlah sekolah swasta kembali disorot karena menahan ijazah siswa yang telah lulus, hanya karena orang tua belum melunasi biaya pendidikan. Praktik ini dinilai mencederai hak dasar siswa untuk memperoleh dokumen kelulusan mereka.

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, menyayangkan hal tersebut dan menegaskan bahwa ijazah adalah hak mutlak siswa yang tidak boleh dibatasi oleh alasan tunggakan.

Ia mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022, yang secara tegas melarang lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta menahan ijazah dalam kondisi apa pun.

Baca Juga :  Jembatan Salujambu Luwu Hampir Rampung, Progres Pembangunan Capai 93 Persen

“Sudah ada aturan jelas dari pemerintah pusat. Tidak boleh ada sekolah yang menahan ijazah, karena itu sama saja menghambat masa depan anak,” ujar Saeful kepada awak media, Senin (16/6/2025).

Meski belum ada laporan resmi yang sampai ke ranah hukum, Saeful mendorong agar setiap kasus diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan.

Ia mengusulkan digelarnya forum mediasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa sebagai jalan tengah yang solutif.

Baca Juga :  Real Count KPU Sudah 53 Persen, Ini 9 Caleg Dapil Sulsel II Berpeluang Masuk ke DPR-RI

“Harus ada ruang komunikasi. Sekolah juga punya beban operasional yang berat, tapi di sisi lain, orang tua bisa mengupayakan bantuan ke Baznas atau lembaga sosial lainnya,” terangnya.

Sebagai langkah konkret, Saeful menyarankan sistem perjanjian tertulis sebagai opsi. Melalui kesepakatan ini, sekolah dapat menyerahkan ijazah kepada siswa, sementara orang tua tetap berkewajiban melunasi tunggakan biaya pendidikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

“Jangan sampai karena soal administrasi, anak-anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan atau mencari kerja,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

APH Didesak Usut Dugaan Penjualan Emas Ilegal Asal Papua di Samarinda
Hujan Turun Saat Padamkan Karhutla, Petugas Pemadam di Berau Sujud Syukur
Narkotika Cair Marak, BNN Usulkan Pelarangan Total Vape
Bupati Sidrap Minta APBD Perubahan 2026 Fokus pada Program yang Berdampak ke Masyarakat
Jembatan Salujambu Luwu Hampir Rampung, Progres Pembangunan Capai 93 Persen
Mayor TNI AL Divonis 10 Tahun Penjara karena Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Kabar Baik, Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Jadi Penuh Waktu pada 2027
Mencalonkan Diri Ketua DPD REI Sulsel, Dukungan Terhadap CEO PT Bumi Pundi Karsa Terus Bertambah

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 10:01 WITA

APH Didesak Usut Dugaan Penjualan Emas Ilegal Asal Papua di Samarinda

Jumat, 11 September 2026 - 19:30 WITA

Hujan Turun Saat Padamkan Karhutla, Petugas Pemadam di Berau Sujud Syukur

Kamis, 10 September 2026 - 12:19 WITA

Narkotika Cair Marak, BNN Usulkan Pelarangan Total Vape

Kamis, 3 September 2026 - 21:49 WITA

Bupati Sidrap Minta APBD Perubahan 2026 Fokus pada Program yang Berdampak ke Masyarakat

Kamis, 3 September 2026 - 21:41 WITA

Jembatan Salujambu Luwu Hampir Rampung, Progres Pembangunan Capai 93 Persen

Kamis, 20 Agustus 2026 - 18:55 WITA

Mayor TNI AL Divonis 10 Tahun Penjara karena Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer

Selasa, 18 Agustus 2026 - 22:02 WITA

Kabar Baik, Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Jadi Penuh Waktu pada 2027

Rabu, 8 Juli 2026 - 17:47 WITA

Mencalonkan Diri Ketua DPD REI Sulsel, Dukungan Terhadap CEO PT Bumi Pundi Karsa Terus Bertambah

Berita Terbaru

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ist)

Nasional

Purbaya Bongkar Alasan Pencopotannya dari Menkeu

Kamis, 24 Sep 2026 - 12:56 WITA