DPRD Kutim Komitmen Kawal Anggaran Proyek MYC yang Capai Rp 1,3 Triliun

- Editor

Rabu, 5 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi B DPRD Kutim, Hepnie Armansyah. (ist)

i

Ketua Komisi B DPRD Kutim, Hepnie Armansyah. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberi atensi terhadap anggaran pembangunan proyek multi years contract (MYC), dengan berkomitmen memperjuangkan dan mengawal anggaran senilai Rp 1,3 trilliun tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, mengatakan bahwa komitmen pengawalan tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan percepatan program bagi masyarakat, dan pemerintah daerah juga dapat fokus merealisasikan pembangunan proyek skema tahun jamak itu.

“Anggarannya cukup besar. Sehingga perlu pengawalan dan pengawasan. Terpenting pemerintah merealisasikan apa yang menjadi program MYC,” kata Hepnie belum lama ini.

Baca Juga :  Disoroti Fraksi Nasdem, Bupati Kutim Janji Evaluasi Kinerja Keuangan Pemkab

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, sebenarnya proyek MYC telah dianggarkan 2023 lalu. Akan tetapi hingga kini pembangunan yang menjadi program belum menunjukkan progres yang signifikan. Sebagai legislatif, ia menekankan agar pemerintah melalui dinas terkait proaktif dalam menindaklanjuti segala kebutuhan untuk pembangunan.

Sebelumnya, Komisi B DPRD juga telah berencana meninjau lokasi proyek MYC. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Pasalnya, hingga kini sejumlah proyek multi years contrac tak kunjung rampung.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Harap Pemda Optimalkan Pencegahan Kekerasan Seksual Anak

Dalam waktu dekat, Hipnie Armansyah menyebut, setidaknya terdapat 6 titik proyek multi years contrak yang bakal ditinjau. Salah satunya pembangunan Pasar Tradisional di Sangatta Selatan. Proyek tersebut merupakan program prioritas pemerintah sejak awal 2023 lalu.

Menurut Hipnie, peninjauan lokasi sebagai salah satu tugas dan fungsi legislator. Yakni melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Apalagi, lanjut dia, sejumlah proyek multi years contrac tersebut merupakan kebutuhan masyakarat. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Disetujui dengan Syarat, Raperda APBD 2024 Dihujani Catatan Kritis DPRD Bontang
Seragam Gratis Belum Datang, DPRD Bontang Minta Sekolah Tidak Bebani Orang Tua
Kampus Tutup, DPRD Bontang Desak Yayasan Unijaya Bertanggung Jawab
Pemkot dan DPRD Bontang Kompak Sahkan Laporan APBD 2024, Catatan BPK Jadi Sorotan
DPRD Bontang Apresiasi Pemkot Bantu Mahasiswa Unijaya yang Terlantar
DPRD Bontang Desak Tindak Lanjut Temuan BPK: Jangan Hanya Bangga Raih WTP
DPRD Bontang Kritik Distribusi Air PDAM: Air Baru Mengalir Saat Tengah Malam
DPRD Bontang Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, Tapi Ingatkan Sejumlah Catatan Serius

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 21:11 WITA

Disetujui dengan Syarat, Raperda APBD 2024 Dihujani Catatan Kritis DPRD Bontang

Selasa, 24 Juni 2025 - 20:56 WITA

Seragam Gratis Belum Datang, DPRD Bontang Minta Sekolah Tidak Bebani Orang Tua

Selasa, 24 Juni 2025 - 19:21 WITA

Kampus Tutup, DPRD Bontang Desak Yayasan Unijaya Bertanggung Jawab

Senin, 23 Juni 2025 - 21:47 WITA

Pemkot dan DPRD Bontang Kompak Sahkan Laporan APBD 2024, Catatan BPK Jadi Sorotan

Senin, 23 Juni 2025 - 21:13 WITA

DPRD Bontang Apresiasi Pemkot Bantu Mahasiswa Unijaya yang Terlantar

Senin, 23 Juni 2025 - 21:06 WITA

DPRD Bontang Desak Tindak Lanjut Temuan BPK: Jangan Hanya Bangga Raih WTP

Senin, 23 Juni 2025 - 20:54 WITA

DPRD Bontang Kritik Distribusi Air PDAM: Air Baru Mengalir Saat Tengah Malam

Senin, 23 Juni 2025 - 20:40 WITA

DPRD Bontang Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, Tapi Ingatkan Sejumlah Catatan Serius

Berita Terbaru

Daerah

Kejari Sinjai Musnahkan Barang Bukti 60 Perkara

Kamis, 26 Jun 2025 - 15:47 WITA