DPRD Kutim Serukan Pemerataan Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana

- Editor

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Mulyana. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Mulyana. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Mulyana, mengeluarkan seruan mendesak kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan nasib korban kebakaran dan banjir dengan menyediakan Rumah Layak Huni (RLH).

Menurut Mulyana, perhatian dan dukungan kepada para korban harus ditingkatkan agar mereka dapat segera pulih dari dampak bencana.

“Kehilangan tempat tinggal akibat bencana merupakan beban berat. Pemerintah harus memprioritaskan pemberian RLH kepada mereka yang terdampak. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi penderitaan mereka,” ujar Mulyana dengan tegas.

Meskipun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim baru-baru ini meluncurkan program RLH yang menyediakan 100 unit rumah, program tersebut hanya diperuntukkan bagi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.

Baca Juga :  Apel Kesiapan Pengamanan Unjuk Rasa, Kapolres Bone Instruksikan Tindakan Sesuai SOP

Mulyana menilai bahwa perluasan program RLH harus dilakukan dengan lebih adil. “Jangan hanya fokus pada daerah kota saja. Wilayah pelosok juga harus mendapatkan perhatian yang sama, bahkan harus menjadi prioritas. Banyak warga di daerah terpencil yang juga kehilangan tempat tinggal akibat bencana,” tambahnya.

Dia juga menyatakan bahwa meskipun Perkim Kutim telah menunjukkan komitmen dalam menyediakan RLH, perlu ada pemerataan dalam pelaksanaan program tersebut ke seluruh wilayah Kutai Timur.

“Kami sebagai legislatif menghargai langkah pemerintah, tetapi kami mendorong agar program ini dilaksanakan secara merata di seluruh Kutai Timur, termasuk daerah-daerah terpencil,” ungkapnya.

Baca Juga :  Berpotensi Dongkrak PAD, Dewan Kutim Dorong Pemda Serius Tingkatkan Sektor Pariwisata

Mulyana juga menekankan pentingnya pendataan yang menyeluruh sebelum RLH diberikan kepada masyarakat. Proses ini harus mencakup seluruh wilayah, dari pusat pemerintahan hingga daerah yang paling terpencil, untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah diberikan secara adil dan merata.

“Pendataan yang komprehensif akan membantu memastikan bahwa semua korban bencana mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak ada yang terabaikan,” kata Mulyana menutup pernyataannya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan merata bagi semua korban bencana di Kutai Timur. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Mencalonkan Diri Ketua DPD REI Sulsel, Dukungan Terhadap CEO PT Bumi Pundi Karsa Terus Bertambah
Dana Rp143 Miliar Dipertanyakan, DPRD Tagih Kejelasan Kerja Sama Bontang dengan Kampus Korea Selatan
Dapur MBG Berhenti Beroperasi, BGN Sebut Hanya Masalah Teknis
Sederet Pembangunan Nyata Gubernur Sulsel Warnai 27 Tahun Luwu Utara
Perombakan Kemenkeu: Dua Dirjen Dicopot, Plh Langsung Ditunjuk
Kebijakan Baru Kemendagri: Mobil Listrik Kini Dikenai PKB dan SWDKLLJ
Setelah Motor MBG Diperdebatkan, Kini Ribuan Truk Rp 10,8 Triliun Disorot Publik
Diplomasi Indonesia Diuji, Kapal Pertamina Tak Kunjung Keluar dari Selat Hormuz

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 17:47 WITA

Mencalonkan Diri Ketua DPD REI Sulsel, Dukungan Terhadap CEO PT Bumi Pundi Karsa Terus Bertambah

Kamis, 25 Juni 2026 - 20:07 WITA

Dana Rp143 Miliar Dipertanyakan, DPRD Tagih Kejelasan Kerja Sama Bontang dengan Kampus Korea Selatan

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:26 WITA

Dapur MBG Berhenti Beroperasi, BGN Sebut Hanya Masalah Teknis

Rabu, 29 April 2026 - 10:56 WITA

Sederet Pembangunan Nyata Gubernur Sulsel Warnai 27 Tahun Luwu Utara

Rabu, 22 April 2026 - 20:00 WITA

Perombakan Kemenkeu: Dua Dirjen Dicopot, Plh Langsung Ditunjuk

Selasa, 21 April 2026 - 12:27 WITA

Kebijakan Baru Kemendagri: Mobil Listrik Kini Dikenai PKB dan SWDKLLJ

Jumat, 10 April 2026 - 14:06 WITA

Setelah Motor MBG Diperdebatkan, Kini Ribuan Truk Rp 10,8 Triliun Disorot Publik

Minggu, 29 Maret 2026 - 20:59 WITA

Diplomasi Indonesia Diuji, Kapal Pertamina Tak Kunjung Keluar dari Selat Hormuz

Berita Terbaru