Heboh Biaya Rapat Online Rp 5,7 Miliar, Ini Penjelasan Kepala BGN

- Editor

Sabtu, 25 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DIKSIKU.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait anggaran pengadaan layanan video conference senilai Rp 5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026.

 

Penggunaan anggaran tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena dinilai cukup besar, yakni sekitar Rp 633 juta untuk setiap paket layanan.

 

Dalam keterangan resmi pada Jumat (24/4/2026), Dadan menyampaikan bahwa fasilitas rapat daring itu disiapkan untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis yang melibatkan koordinasi lintas wilayah dan berbagai pihak.

 

“Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” jelas Dadan.

Baca Juga :  Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terkait Kasus ASABRI dan Dugaan TPPU

 

Ia menjelaskan bahwa sistem yang digunakan merupakan layanan enterprise terpusat yang berada di bawah pengelolaan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.

 

Platform tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif, serta mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

 

Menurut Dadan, layanan ini dimanfaatkan oleh seluruh jajaran organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

 

Penggunaannya mencakup berbagai aktivitas, seperti rapat koordinasi tingkat nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, evaluasi program, hingga edukasi kepada masyarakat.

 

Dengan kapasitas yang besar, BGN dapat menyampaikan informasi kepada puluhan ribu peserta secara bersamaan.

Baca Juga :  PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN

 

“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” kata dia.

 

Dadan menegaskan bahwa keberhasilan program makan bergizi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, tetapi juga oleh keseragaman pemahaman di antara para pelaksana.

 

Oleh karena itu, menurutnya, dukungan sistem komunikasi digital dengan kapasitas besar menjadi kebutuhan penting untuk menjaga konsistensi informasi di seluruh tingkatan.

 

“Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujarnya.

Loading

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Frida Rijal

Sumber Berita : Kompas.com

Berita Terkait

Heboh! Istri Digoyang Pria Lain, Keluarga Suami Datang Menggerebek Dini Hari
Bea Cukai Perketat Pengawasan Rokok Ilegal Lewat Operasi ASAP 2026
Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terkait Kasus ASABRI dan Dugaan TPPU
Kejagung Tancap Gas, Tim 9 Dibentuk Usut Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah
DPRD Bone Minta PT Jemla Ferry Pertimbangkan Dampak Sebelum Alihkan KMP Masagena
“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone
PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN
WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 10:44 WITA

Heboh! Istri Digoyang Pria Lain, Keluarga Suami Datang Menggerebek Dini Hari

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:27 WITA

Bea Cukai Perketat Pengawasan Rokok Ilegal Lewat Operasi ASAP 2026

Jumat, 24 Juli 2026 - 17:42 WITA

Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terkait Kasus ASABRI dan Dugaan TPPU

Kamis, 16 Juli 2026 - 09:15 WITA

Kejagung Tancap Gas, Tim 9 Dibentuk Usut Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah

Rabu, 1 Juli 2026 - 23:25 WITA

DPRD Bone Minta PT Jemla Ferry Pertimbangkan Dampak Sebelum Alihkan KMP Masagena

Rabu, 10 Juni 2026 - 20:37 WITA

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:23 WITA

PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:35 WITA

WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD

Berita Terbaru