Serapan Anggaran Minim, DPRD Kutim Pertanyakan Kinerja 3 OPD

- Editor

Selasa, 11 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Kutim pertanyakan serapan anggaran OPD yang masih minim. (int)

i

DPRD Kutim pertanyakan serapan anggaran OPD yang masih minim. (int)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur memanggil tiga organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghadiri rapat tertutup, membahas progres penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024.

Ketiga OPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun disayangkan, dua diantara kepala OPD tersebut tidak hadir dengan alasan sakit, dan dinas ke luar kota.

Dijelaskan Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, bahwa pemanggilan ketiga OPD tersebut karena serapan anggarannya dianggap masih minim.

“Untuk Dispora, berdasarkan laporan yang kami terima kegiatannya belum berjalan secara maksimal. Akan tetapi melalui rapat kali ini, diketahui dikarenakan adanya masa transisi pergantian pimpinan lama dengan pemimpin baru,” jelas Asti, Senin (11/06).

Baca Juga :  Legislator Kutim Dorong Pelatihan Tingkatkan Keterampilan Masyarakat Usia Produktif

Ia pun menegaskan agar Dispora segera memaksimalkan penyerapan APBD 2024, dan merealisasikan kegiatan yang telah menjadi program.

“Berdasarkan penyampaian mereka (Dispopar), baru sekitar 11 persen yang terealisasi. Kami minta agar setelah pertemuan ini, penyerapan terus dikebut,” tuturnya.

Pun dengan Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan. Ia menjelaskan setiap OPD masing-masing memiliki kendala dalam penyerapan anggaran secara maksimal.

Baca Juga :  Agus Haris Desak Pemerintah Tingkatkan Pengelolaan Sampah, Larangan Tidak Cukup!

Dinas Perkim misalnya, terkendala persoalan pergesaran anggaran yang masih membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan.

“Berdasarkan data yang kami punya, Perkim yang paling banyak kegiatannya. Tapi setelah lebaran nanti, mereka berkomitmen untuk merealisasikan penyerapan anggaran,” sebut politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum disebut memiliki 18 item proyek multiyears. DPRD Kutim bakal menjadwalkan kembali pertemuan untuk mempertanyakan sejumlah persoalan maupun kendala dalam penyerapan anggaran.

“Pada pertemuan berikutnya, Kepala Dinas PU harus hadir. Karena banyak pertanyaan yang akan kami sampaikan,” tambahnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Mencalonkan Diri Ketua DPD REI Sulsel, Dukungan Terhadap CEO PT Bumi Pundi Karsa Terus Bertambah
DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 17:47 WITA

Mencalonkan Diri Ketua DPD REI Sulsel, Dukungan Terhadap CEO PT Bumi Pundi Karsa Terus Bertambah

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Berita Terbaru