Kontrak Diputus, DPRD Bontang Soroti Perlakuan Badak LNG terhadap Kontraktor Lokal

- Editor

Selasa, 27 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Bontang menyoroti langkah PT Badak LNG yang memutus kontrak kerja sama dengan PT Sumedang Jaya Lestari (SJL). Selasa (27/5). (isr)

i

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Bontang menyoroti langkah PT Badak LNG yang memutus kontrak kerja sama dengan PT Sumedang Jaya Lestari (SJL). Selasa (27/5). (isr)

DIKSIKU.com, Bontang – Relasi kerja antara perusahaan besar dan kontraktor lokal kembali jadi sorotan. Kali ini, Komisi A DPRD Kota Bontang menyoroti langkah PT Badak LNG yang memutus kontrak kerja sama dengan PT Sumedang Jaya Lestari (SJL). Keputusan tersebut dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa (27/5/2025), DPRD Bontang menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Dari instansi pemerintah seperti Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan kota, hingga Ombudsman RI Perwakilan Kaltim dan perusahaan terkait seperti PT Pertamina Hulu Energi dan manajemen PT SJL.

Ketua Komisi A, Heri Keswanto, dengan tegas mempertanyakan bagaimana proses pemutusan kontrak tersebut dilakukan. Baginya, transparansi bukan sekadar formalitas, ini menyangkut keadilan dalam hubungan kerja antara perusahaan besar dan pelaku usaha lokal.

“Kami ingin tahu tahapan yang ditempuh. Jangan hanya mengatakan sudah sesuai prosedur tanpa penjabaran yang detail. Ini bukan hanya soal kontrak, tapi soal kepercayaan publik,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Legal PT Badak LNG, Abdy, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan sebanyak tiga kali kepada PT SJL, termasuk pemanggilan untuk klarifikasi. Namun, DPRD menganggap penjelasan itu masih terlalu normatif.

Sekretaris Komisi A, Saeful Rizal, menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proses pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, kehadiran Ombudsman dan Dinas Tenaga Kerja diperlukan untuk memastikan semua tahapan dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang transparan dan berkeadilan.

Baca Juga :  Penting Menyiapkan Asuransi Untuk Anak Sejak Dilahirkan, Ini Alasannya

“Intinya bukan sekadar prosedur administratif. Kita ingin tahu apakah keputusannya fair, dan tidak merugikan kontraktor lokal,” tegas Rizal.

RDP ini bukan hanya membedah satu kasus, tapi juga menjadi cermin bagaimana DPRD Bontang ingin memperkuat perlindungan terhadap pelaku usaha lokal. Ke depan, Komisi A berkomitmen terus mengawal praktik hubungan industrial yang sehat, khususnya dalam konteks kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di daerah. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Tiba-Tiba Dicopot, Arief Prasetyo Adi Akhirnya Buka Suara Soal Keputusan Prabowo
Bajoe Berisik 2025 : Panggung Musik Keras Kembali Menggelegar di Pelataran ASDP Bajoe
Jenderal Pensiunan Naik Level, Ahmad Dofiri Jadi Penasehat Presiden Prabowo
Fun Climbing Warnai Pra Diksar XXVI Mapala Mappesompae IAIN Bone
Pemprov Sulsel Usulkan 1.578 Formasi PPPK Paruh Waktu, Guru Jadi Prioritas
Usai Jalan Sehat, Bupati Ratnawati Arif Edukasi Masyarakat Soal Pengelolaan Sampah
Gandeng BPS, Pemkab Sinjai Gelar Coaching Clinic Penyusunan Metadata Sektoral
DPRD Kaltim Dorong Aturan Baru untuk Atasi Kesenjangan Pendidikan

Berita Terkait

Minggu, 12 Oktober 2025 - 17:29 WITA

Tiba-Tiba Dicopot, Arief Prasetyo Adi Akhirnya Buka Suara Soal Keputusan Prabowo

Rabu, 8 Oktober 2025 - 17:20 WITA

Bajoe Berisik 2025 : Panggung Musik Keras Kembali Menggelegar di Pelataran ASDP Bajoe

Kamis, 18 September 2025 - 16:25 WITA

Jenderal Pensiunan Naik Level, Ahmad Dofiri Jadi Penasehat Presiden Prabowo

Rabu, 17 September 2025 - 20:32 WITA

Fun Climbing Warnai Pra Diksar XXVI Mapala Mappesompae IAIN Bone

Selasa, 26 Agustus 2025 - 10:56 WITA

Pemprov Sulsel Usulkan 1.578 Formasi PPPK Paruh Waktu, Guru Jadi Prioritas

Minggu, 10 Agustus 2025 - 09:00 WITA

Usai Jalan Sehat, Bupati Ratnawati Arif Edukasi Masyarakat Soal Pengelolaan Sampah

Rabu, 23 Juli 2025 - 22:55 WITA

Gandeng BPS, Pemkab Sinjai Gelar Coaching Clinic Penyusunan Metadata Sektoral

Rabu, 9 Juli 2025 - 20:31 WITA

DPRD Kaltim Dorong Aturan Baru untuk Atasi Kesenjangan Pendidikan

Berita Terbaru