DIKSIKU.com, Samarinda – Meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim mengingatkan agar prestasi tersebut tidak menjadi tameng atas berbagai persoalan sosial yang masih membelenggu masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur, Rabu (17/6/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Aviv Rayhan Harun, menyatakan bahwa keberhasilan administratif seperti WTP tidak boleh mengalihkan perhatian dari kenyataan di lapangan, yakni kesejahteraan masyarakat yang belum membaik secara signifikan.
“Predikat WTP harus menjadi titik awal untuk membenahi sistem, bukan sekadar penghargaan seremonial. Pengawasan internal dan tindak lanjut atas temuan BPK perlu diperkuat agar belanja daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu isu mendesak yang disorot Fraksi Gerindra adalah masalah kemiskinan. Meski persentasenya turun dari 6,11 persen menjadi 5,78 persen, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dengan lebih dari 221 ribu jiwa.
Ironisnya, indeks kedalaman kemiskinan justru meningkat dari 0,707 ke 0,799 persen. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara penghasilan masyarakat miskin dan garis kemiskinan melebar, membuat upaya keluar dari kemiskinan makin berat. Fakta ini dipaparkan dalam forum paripurna DPRD Kaltim, Rabu, 17 Juni 2025.
Tak hanya itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,140 ke 0,154 persen. Artinya, ketimpangan bahkan terjadi di antara kelompok masyarakat miskin itu sendiri, mengindikasikan kerentanan sosial yang makin kompleks.
Fraksi Gerindra juga mengangkat isu ketimpangan distribusi pengeluaran, tercermin dalam nilai Indeks Gini sebesar 0,321. Kendati masih dalam kategori moderat, angka ini menyimpan ketimpangan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tempat ekonomi tumbuh lebih cepat tetapi tak selalu inklusif. Data ini dikemukakan oleh Gerindra dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 17 Juni 2025.
Situasi tak kalah serius ditemukan pada angka pengangguran terbuka di Kaltim yang mencapai 5,14 persen, tertinggi di antara seluruh provinsi Kalimantan, dan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 4,91 persen. Sebagai perbandingan, Kalimantan Utara hanya mencatatkan 3,19 persen. Sorotan ini disampaikan oleh Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Kaltim.
“Kaltim adalah penyumbang terbesar terhadap PDRB Kalimantan, tapi justru menyimpan tingkat pengangguran tertinggi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berpihak pada penciptaan lapangan kerja,” ucap Aviv.
Fraksi Gerindra mendorong Pemprov Kaltim melakukan pembenahan kebijakan pembangunan secara menyeluruh, termasuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan bahwa capaian makroekonomi benar-benar berdampak nyata di tingkat rumah tangga.
“Pertumbuhan ekonomi tak boleh jadi statistik semata. RPJMD 2025–2029 harus dijalankan dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar memenuhi indikator kertas,” tegasnya saat menyampaikan pandangan umum dalam sidang paripurna DPRD Kaltim, Rabu, 17 Juni 2025. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
