12 Perusahaan Terindikasi Picu Banjir Sumatra, Menhut Masih Bungkam

- Editor

Kamis, 4 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. (int)

i

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. (int)

DIKSIKU.com, Jakarta – Kementerian Kehutanan masih menahan diri untuk mempublikasikan identitas 12 perusahaan yang diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan di tiga provinsi di Sumatera.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa proses penegakan hukum masih berlangsung sehingga nama-nama perusahaan belum dapat diumumkan.

“Belum bisa saya sebutkan karena masih dalam proses hukum,” ujar Raja Juli kepada awak media di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Ia juga belum memberikan penjelasan tambahan mengenai langkah penindakan yang telah ditempuh.

Baca Juga :  Cukai Hasil Tembakau Naik 10%, Kado Terburuk di Awal Tahun Bagi Perokok

Raja Juli menyatakan bahwa kementerian telah menemukan indikasi pelanggaran yang melibatkan sejumlah entitas.

“Yang penting, identifikasi awal sudah ada. Apakah jumlahnya tetap 12 atau berubah, akan ditentukan berdasarkan temuan di lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa indikasi dugaan pelanggaran hukum saat ini mengarah pada 12 subjek hukum.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan perusahaan berinisial TPL, Raja Juli memilih tidak memberikan konfirmasi. “Saya tidak bisa jawab,” katanya singkat.

Sebelumnya, Raja Juli menyampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPR bahwa Kementerian Kehutanan tengah menyelidiki pihak-pihak yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca Juga :  SYL Disebut Pakai Duit Kementan Untuk Bayar Biduan

Ia menuturkan bahwa indikasi pelanggaran ditemukan di 12 titik dan proses penegakan hukum sedang disiapkan.

Tim kementerian masih berada di lokasi terdampak untuk memverifikasi dugaan pelanggaran lainnya. Raja Juli menyebut hasil penyelidikan akan dilaporkan kepada Komisi IV dan disampaikan kepada publik setelah proses pemeriksaan selesai.

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Idul Abdullah

Sumber Berita : kompas.com

Berita Terkait

BPK Bongkar 1.600 Pendamping PKH Double Job, Ratusan Diminta Kembalikan Gaji
Kontribusi Nyata untuk Ekonomi Kerakyatan, BRI Setorkan Dividen Terbesar Sepanjang Sejarah di Bawah Supervisi Danantara
Pemerintah Batasi Guru Non-ASN: Tidak Terdaftar Dapodik 2024, Siap-Siap Tersingkir
Prabowo Rombak Lagi Kabinet, Enam Pejabat Baru Dilantik
MBG Dikritik? Sekolah Diberi Hak Ajukan Protes Hingga 3 Kali, Kata Zulhas
Dadan Hindayana Tegaskan Isu 19.000 Sapi Untuk MBG Cuma Pengandaian
Perbandingan dengan MBG, DPR Yakin Negara Mampu Biayai BPJS
Sistem War Ticket Haji Dipertanyakan, DPR: Bisa Untungkan Orang Kaya

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 10:29 WITA

BPK Bongkar 1.600 Pendamping PKH Double Job, Ratusan Diminta Kembalikan Gaji

Selasa, 7 Juli 2026 - 15:40 WITA

Kontribusi Nyata untuk Ekonomi Kerakyatan, BRI Setorkan Dividen Terbesar Sepanjang Sejarah di Bawah Supervisi Danantara

Minggu, 10 Mei 2026 - 21:04 WITA

Pemerintah Batasi Guru Non-ASN: Tidak Terdaftar Dapodik 2024, Siap-Siap Tersingkir

Selasa, 28 April 2026 - 13:54 WITA

Prabowo Rombak Lagi Kabinet, Enam Pejabat Baru Dilantik

Jumat, 24 April 2026 - 11:48 WITA

MBG Dikritik? Sekolah Diberi Hak Ajukan Protes Hingga 3 Kali, Kata Zulhas

Kamis, 23 April 2026 - 18:27 WITA

Dadan Hindayana Tegaskan Isu 19.000 Sapi Untuk MBG Cuma Pengandaian

Sabtu, 18 April 2026 - 15:55 WITA

Perbandingan dengan MBG, DPR Yakin Negara Mampu Biayai BPJS

Selasa, 14 April 2026 - 16:53 WITA

Sistem War Ticket Haji Dipertanyakan, DPR: Bisa Untungkan Orang Kaya

Berita Terbaru