Sem Nalpa Kritik Pemkot Bontang : Penutupan Galian C Bikin Rakyat Kecil Tercekik

- Editor

Rabu, 11 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi Gerindra, Sem Nalpa Mario menyerahkan rekomendasi saat rapat paripurna, Selasa (10/6). (ist)

i

Ketua Fraksi Gerindra, Sem Nalpa Mario menyerahkan rekomendasi saat rapat paripurna, Selasa (10/6). (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Penutupan Galian C di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kanaan, Kota Bontang, mulai terasa dampaknya ke jantung ekonomi rakyat. Bahan bangunan seperti tanah uruk dan batu kini melambung, menyulitkan warga kecil membangun rumah sederhana, sementara proyek-proyek besar tetap berjalan dengan dukungan anggaran.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling Heri, menilai kebijakan penutupan tambang tak memihak rakyat. Dalam rapat paripurna DPRD, ia menyebut persoalan ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal keadilan sosial.

“Kalau masyarakat kecil bangun rumah jadi terhambat karena harga material naik, lalu siapa yang sebenarnya dilindungi? Kita harus jujur, ini bukan hanya urusan legalitas, tapi ketimpangan akses pembangunan,” tegasnya, Selasa (10/6/2025).

Baca Juga :  Ketua DPRD Bontang Desak Perbaikan Trotoar PJU Untuk Hindari Korban

Ia menyebut bahwa Galian C telah menjadi tulang punggung ekonomi informal di sekitar lokasi tambang. Penutupannya mematikan mata pencaharian banyak warga yang bekerja sebagai sopir, buruh muat, hingga operator alat berat.

“Bicara Galian C itu juga bicara soal perut rakyat. Jangan sampai karena satu aturan, banyak perut jadi lapar,” ujarnya tajam.

Bukan tanpa solusi, Sem Nalpa mendesak agar Pemerintah Kota Bontang segera meninjau ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama dalam aspek zonasi pertambangan rakyat. Ia menilai, selama belum ada kejelasan wilayah yang diperbolehkan, warga akan selalu dihadapkan pada risiko hukum.

Baca Juga :  DPRD Bontang Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram

“Bukan berarti kita mendukung tambang ilegal, tapi justru kita mendorong agar ada legalitas yang berpihak pada rakyat. Zonasi tambang harus dibuka secara sah agar masyarakat punya kepastian,” tambahnya.

Fraksi Gerindra mendorong pemerintah agar segera membuat regulasi khusus terkait Galian C yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

“Keadilan pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur megah, tapi juga tentang memastikan rakyat bisa ikut membangun hidupnya sendiri,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ist)

Nasional

Purbaya Bongkar Alasan Pencopotannya dari Menkeu

Kamis, 24 Sep 2026 - 12:56 WITA