Jejak Industri di Balik Banjir Sumut, KLH Siapkan Pemeriksaan Besar-Besaran

Idhul Abdullah - Editor

Rabu, 3 Desember 2025

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono. (int)

DIKSIKU.com, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjadwalkan pemanggilan delapan perusahaan yang diduga memiliki keterlibatan dalam memperparah banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penelusuran terhadap potensi pelanggaran lingkungan yang berkontribusi pada bencana tersebut.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengatakan pemanggilan ini akan dilakukan pada pekan depan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perizinan dan pengelolaan lingkungan. Menurutnya, fokus pemeriksaan berada pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Batang Toru.

“Ada delapan perusahaan yang akan kami undang. Pemanggilan ini untuk melihat kembali kelengkapan perizinan lingkungan dan memastikan tidak ada aktivitas yang menimbulkan pencemaran,” ujar Diaz saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (3/12/2025).

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diaz menjelaskan bahwa analisis dilakukan dari berbagai aspek, termasuk perubahan vegetasi, kondisi lahan, serta faktor alami yang mungkin memperburuk dampak banjir. Semua temuan awal akan menjadi dasar bagi pemeriksaan lanjutan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum).

“Kami perlu melihat jenis pelanggarannya seperti apa. Selanjutnya akan dibicarakan bersama Gakkum untuk menentukan langkah berikutnya,” katanya.

KLHK juga tengah mengumpulkan data terkait potensi pelanggaran lingkungan dari perusahaan-perusahaan di provinsi lain. Menurut Diaz, penelusuran serupa telah dilakukan di Aceh, sementara penyisiran informasi mengenai aktivitas perusahaan yang diduga memperburuk banjir di Sumatera Barat masih berlangsung.

“Di Aceh sudah mulai ditelusuri, sebagian besar terkait perkebunan kelapa sawit. Untuk Sumatera Barat, proses identifikasi perusahaan yang diduga berperan masih berjalan,” jelasnya.

Pemerintah berharap pemeriksaan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas industri yang berdampak pada kondisi lingkungan dan memperparah risiko bencana di wilayah-wilayah terdampak.