DPRD Bontang Wanti-wanti Silpa Tinggi, Dishub Diminta Berbenah

- Editor

Rabu, 6 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. (ist)

i

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang pada empat bulan pertama tahun anggaran 2026.

Dari total anggaran sekitar Rp32 miliar, serapan anggaran Dishub disebut baru mencapai sekitar Rp5 miliar atau sekitar 17 persen.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar sisa anggaran yang masih besar dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai program yang telah direncanakan.

“Bagaimanapun nanti sisa anggaran itu harus bisa dimanfaatkan sesuai dengan program yang ada,” ujar Sahib dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan, Senin (4/5/2026).

Baca Juga :  DPRD Bontang Apresiasi WTP ke-11, Dorong Anggaran Lebih Pro-Rakyat

Politisi Partai NasDem itu mengingatkan agar persoalan rendahnya penyerapan anggaran tidak kembali menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam jumlah besar seperti tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, Silpa Dishub disebut mencapai sekitar 14 persen.

Menurut Sahib, angka tersebut cukup tinggi dan bertentangan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan batas ideal Silpa maksimal sekitar 3 persen.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah, khususnya di lingkungan Dishub, untuk memperkuat koordinasi internal sejak tahap awal perencanaan program.

Langkah itu dinilai penting guna mengantisipasi berbagai hambatan teknis maupun administratif yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan.

Baca Juga :  DPRD Bontang Desak Penanganan Stunting di Pesisir, Minta Jangan Ada Ketimpangan Perhatian

“Ini penting untuk mengantisipasi berbagai hambatan pelaksanaan program sejak tahap awal perencanaan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang, M. Taupan Kurnia, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang hingga kini belum berjalan sesuai jadwal.

Ia mengakui masih ada sejumlah kegiatan yang membutuhkan percepatan, terutama dalam aspek perencanaan dan koordinasi teknis.

Meski demikian, Dishub saat ini diklaim tengah memperkuat sistem perencanaan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih tepat waktu dan terarah.

“Upaya tersebut juga dilakukan untuk meminimalkan potensi anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun,” timpalnya. (adv)

Penulis : Sena

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru