Jaga Aset Daerah, DPRD Kutim Minta Pencatatan Lebih Terintegritas dan Efisien

- Editor

Sabtu, 13 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), David Rante, memberikan atensi terhadap pengelolaan aset daerah, yang menjadi bagian dari harta kekayaan Pemerintah  Daerah yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak.

David menuturkan, pemerintah daerah seyogyanya menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

“Pemerintah daerah harusnya melakukan melakukan penataan dengan sistem yang lebih terintegritas, sehingga asep milik daerah bisa terlacak dengan baik,” kata David, Jumat (12/7/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah.

Baca Juga :  Tingkatkan Kesempatan Kerja, Agus Haris Dorong BLKI Dikelola Pemkot Bontang

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah.

Melalui pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern yang mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat.

Ditegaskannya, aset daerah yang paling krusial untuk diawasi yakni aset bergerak, dalam hal ini kendaraan. Karena aset bergerak bisa menjadi boomerang bila saja tidak diinventarisir dengan baik.

“Kalau itu tidak tercatat dengan baik dan tidak terselesaikan, itu menghalangi kita dalam hal pengadaan kendaraan berikutnya,” imbuhnya.

Baca Juga :  DPRD Kutim Tuntut Tanggung Jawab Perusahaan Pencemar Lingkungan

Ia juga menambahkan bahwa pencatatan aset yang tidak tertib bisa menghambat operasional di lapangan.

“Padahal, kendaraan itu sangat dibutuhkan di lapangan. Misalnya, tenaga pengajar kita yang di pelosok butuh kendaraan seperti motor, begitu juga dengan bagian kesehatan,” ujarnya.

Untuk memperbaiki permasalahan pencatatan aset, David memberi usulan terkait adanya sistem yang lebih terintegrasi dan efisien.

“Kita perlu sistem pencatatan yang lebih terintegrasi dan efisien, agar setiap aset bisa terlacak dengan baik. Ini penting untuk memastikan bahwa semua aset digunakan secara optimal,” tambahnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming
DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan
Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang
DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat
DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek
Baru 1.918 Warga Bontang Tercover Program Gratispol, DPRD Minta Kuota 3800 Terpenuhi
DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:01 WITA

Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:35 WITA

DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Berita Terbaru

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

Anggota DPRD Bontang - Yusuf. (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:35 WITA