Pemkot Makassar Perkuat Kapasitas PPID Demi Layanan Informasi Berkualitas

- Editor

Rabu, 18 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkot Makassar Perkuat Kapasitas PPID Demi Layanan Informasi Berkualitas. (ist)

i

Pemkot Makassar Perkuat Kapasitas PPID Demi Layanan Informasi Berkualitas. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah konkret dalam memperkuat layanan informasi publik dengan mengadakan pelatihan khusus bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika, lantai 7 Gedung Makassar Government Center (MGC), pada Rabu, 18 Desember 2024.

Pelatihan ini mengusung tema “Mengenal Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPID Utama dan PPID Pelaksana,” menghadirkan dua pakar informasi publik, Khaerul Mannan dan Muliadi Mau, sebagai narasumber utama.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Khaerul Mannan menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan informasi publik. Ia menjelaskan bahwa informasi adalah kebutuhan esensial bagi warga negara, baik untuk tujuan individu maupun kepentingan sosial.

Baca Juga :  Pemulihan Pasca Banjir di Kelurahan Katimbang, Lurah Alfian Mudhary Cek Kondisi Warga

“Setiap permintaan informasi harus dilandasi identitas yang jelas, dan badan publik berhak menolak permintaan yang tidak memenuhi kriteria,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khaerul menguraikan peran PPID Utama sebagai koordinator dan konsolidator data informasi publik, sementara PPID Pelaksana bertindak langsung sebagai garda terdepan pelayanan informasi.

Muliadi Mau menyoroti pentingnya kecepatan, ketepatan, dan kesederhanaan dalam layanan informasi publik. Ia juga menekankan perlunya penyusunan SOP yang jelas untuk memastikan kelancaran distribusi informasi.

“PPID harus mengutamakan pelayanan yang efisien untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” ujar dosen Universitas Hasanuddin ini.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Kritik Tajam Sekda : Absennya Perlambat Pembahasan APBD 2025

Ketika ditanya tentang perbedaan fungsi humas dan PPID, Muliadi menjelaskan bahwa kedua peran ini saling melengkapi. Humas bertugas membangun citra positif pemerintah, sedangkan PPID lebih fokus pada pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel.

Puluhan peserta dari berbagai OPD di Kota Makassar mengikuti pelatihan ini hingga selesai. Diharapkan, pelatihan ini mampu meningkatkan kompetensi PPID dalam menyediakan layanan informasi publik yang lebih optimal sesuai peraturan.

Dengan inisiatif ini, Pemkot Makassar menunjukkan komitmennya untuk memperkuat keterbukaan informasi dan memenuhi hak warga atas akses informasi yang berkualitas. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA