DPRD Bontang Desak Program Paket B dan C Masuk Kampung Pesisir

- Editor

Senin, 26 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto. (ist)

i

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Pendidikan anak-anak di wilayah pesisir Kota Bontang masih menghadapi tantangan serius, terutama setelah mereka menyelesaikan jenjang sekolah dasar.

Realitas sosial dan ekonomi di kawasan seperti Selangan, Tihi-Tihi, Gusung, dan Malahing kerap memaksa anak-anak untuk menghentikan pendidikannya lebih awal, padahal potensi mereka jauh dari kata terbatas.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengusulkan pendekatan yang lebih adaptif seperti penerapan program Paket B dan C langsung di lokasi tempat tinggal siswa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menekankan bahwa solusi tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas, melainkan juga dengan mendekatkan layanan pendidikan ke tengah-tengah komunitas.

“Masalahnya bukan tidak ada sekolah, tapi jauhnya jarak dan tingginya biaya hidup jika harus sekolah ke kota. Keluarga nelayan tak sanggup menanggung beban itu,” ujar Heri, Senin (26/5/2025).

Baca Juga :  Legislator Bontang Dorong Event Domino Nasional Digelar di Kota Taman

Meskipun pemerintah telah mencoba menyediakan asrama dan transportasi laut, Heri menilai pendekatan itu belum menyentuh akar persoalan. Banyak orang tua masih enggan melepas anak-anak mereka, karena kebutuhan tenaga kerja di rumah atau di laut masih dianggap prioritas.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan model pendidikan berbasis kunjungan, di mana tenaga pengajar datang langsung ke wilayah pesisir dua hingga tiga kali dalam seminggu. Fasilitas sekolah dasar yang sudah ada bisa dimanfaatkan sebagai tempat belajar.

“Daripada anak-anak yang harus beranjak ke kota, lebih baik gurunya yang datang. Lebih efisien dan sesuai dengan ritme hidup masyarakat pesisir,” paparnya.

Baca Juga :  Rapat Paripurna DPRD Bontang Setujui APBD Perubahan 2024 Menjadi Rp 3,3 Triliun

Lebih dari sekadar solusi teknis, Heri melihat langkah ini sebagai bentuk keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Ia memperingatkan, jika dibiarkan tanpa intervensi, anak-anak di wilayah pesisir akan terus terjebak dalam siklus keterbatasan, menikah muda atau langsung bekerja, tanpa sempat membangun masa depan melalui pendidikan.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan usulan ini ke dalam rencana pembangunan pendidikan, sambil membuka ruang kolaborasi dengan lembaga nonformal maupun mitra swasta.

“Ini bukan hanya soal ijazah, tapi soal harapan. Jangan biarkan anak-anak di pesisir tumbuh tanpa kesempatan yang setara,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming
DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan
Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang
DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat
DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek
Baru 1.918 Warga Bontang Tercover Program Gratispol, DPRD Minta Kuota 3800 Terpenuhi
DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
DPRD Bontang Desak Program Paket B dan C Masuk Kampung Pesisir

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:01 WITA

Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:35 WITA

DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Berita Terbaru

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

Anggota DPRD Bontang - Yusuf. (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:35 WITA