DPRD Bontang Desak Program Paket B dan C Masuk Kampung Pesisir

- Editor

Senin, 26 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto. (ist)

i

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Pendidikan anak-anak di wilayah pesisir Kota Bontang masih menghadapi tantangan serius, terutama setelah mereka menyelesaikan jenjang sekolah dasar.

Realitas sosial dan ekonomi di kawasan seperti Selangan, Tihi-Tihi, Gusung, dan Malahing kerap memaksa anak-anak untuk menghentikan pendidikannya lebih awal, padahal potensi mereka jauh dari kata terbatas.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengusulkan pendekatan yang lebih adaptif seperti penerapan program Paket B dan C langsung di lokasi tempat tinggal siswa.

Ia menekankan bahwa solusi tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas, melainkan juga dengan mendekatkan layanan pendidikan ke tengah-tengah komunitas.

“Masalahnya bukan tidak ada sekolah, tapi jauhnya jarak dan tingginya biaya hidup jika harus sekolah ke kota. Keluarga nelayan tak sanggup menanggung beban itu,” ujar Heri, Senin (26/5/2025).

Baca Juga :  Bukan Sekadar Merapikan, DPRD Bontang Desak Penataan Hunian Kumuh Lebih Komprehensif

Meskipun pemerintah telah mencoba menyediakan asrama dan transportasi laut, Heri menilai pendekatan itu belum menyentuh akar persoalan. Banyak orang tua masih enggan melepas anak-anak mereka, karena kebutuhan tenaga kerja di rumah atau di laut masih dianggap prioritas.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan model pendidikan berbasis kunjungan, di mana tenaga pengajar datang langsung ke wilayah pesisir dua hingga tiga kali dalam seminggu. Fasilitas sekolah dasar yang sudah ada bisa dimanfaatkan sebagai tempat belajar.

“Daripada anak-anak yang harus beranjak ke kota, lebih baik gurunya yang datang. Lebih efisien dan sesuai dengan ritme hidup masyarakat pesisir,” paparnya.

Baca Juga :  May Day di Bontang, DPRD Dorong Buruh dan Pengusaha Duduk Satu Meja

Lebih dari sekadar solusi teknis, Heri melihat langkah ini sebagai bentuk keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Ia memperingatkan, jika dibiarkan tanpa intervensi, anak-anak di wilayah pesisir akan terus terjebak dalam siklus keterbatasan, menikah muda atau langsung bekerja, tanpa sempat membangun masa depan melalui pendidikan.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan usulan ini ke dalam rencana pembangunan pendidikan, sambil membuka ruang kolaborasi dengan lembaga nonformal maupun mitra swasta.

“Ini bukan hanya soal ijazah, tapi soal harapan. Jangan biarkan anak-anak di pesisir tumbuh tanpa kesempatan yang setara,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang
DPRD Bontang Desak Program Paket B dan C Masuk Kampung Pesisir

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ist)

Nasional

Purbaya Bongkar Alasan Pencopotannya dari Menkeu

Kamis, 24 Sep 2026 - 12:56 WITA