Darurat Lahan Pemakaman di Bontang, DPRD Desak Pemkot Bertindak Cepat

- Editor

Senin, 2 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sumardi. (ist)

i

Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sumardi. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Kebutuhan lahan pemakaman bagi warga muslim di Kota Bontang kian mendesak. Hal ini kembali menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi C DPRD Bontang, Sumardi, yang menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah kota untuk menanggapi persoalan ini.

Dalam laporan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi C bulan lalu, ditemukan dua titik yang diusulkan sebagai lokasi perluasan pemakaman, yakni di kawasan Pisangan, Kelurahan Satimpo, dan kawasan Lempake, Kelurahan Loktuan.

“Masalah ini bukan bisa ditunda-tunda. Ini soal kebutuhan dasar warga yang terus bertambah setiap tahun,” tegas Sumardi, Senin (2/6/2025).

Ia mengungkapkan, kondisi pemakaman di Pisangan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak area makam yang mulai menyentuh wilayah tanah basah, menyerupai rawa. Menurutnya, selain tidak layak, hal ini juga bisa memicu masalah lingkungan di masa depan.

“Bayangkan, makam sudah sampai di lahan yang nyaris tergenang. Ini harus segera diperluas sebelum jadi masalah serius,” ujarnya.

Sementara itu, di kawasan Lempake, Loktuan, proses perluasan sebenarnya bisa segera dilakukan karena pemilik lahan sudah menyatakan kesediaannya. Sayangnya, belum ada tindak lanjut konkret dari pihak pemerintah terkait penganggaran dan negosiasi pembebasan lahan.

Baca Juga :  Agus Haris Dukung Penuh Pembangunan RKM : Ruang Positif Bagi Generasi Muda Bontang

“Pemilik lahan sudah terbuka, tinggal pemerintah bergerak. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja,” tambahnya.

Sumardi menekankan bahwa Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara termasuk wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Maka dari itu, kebutuhan pemakaman yang memadai bukan hanya persoalan teknis, tapi juga bagian dari pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Masyarakat sudah menunggu terlalu lama. Ini harus jadi prioritas anggaran,” pungkasnya.

Ia pun mendesak agar pemerintah segera melakukan pendekatan intensif kepada pemilik lahan dan mengalokasikan dana pembebasan secepatnya. Karena bagi warga, ruang untuk peristirahatan terakhir pun kini makin sempit. (adv)

Loading

Penulis : NA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming
DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan
Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang
DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat
DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek
Baru 1.918 Warga Bontang Tercover Program Gratispol, DPRD Minta Kuota 3800 Terpenuhi
DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:01 WITA

Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:35 WITA

DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Berita Terbaru

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

Anggota DPRD Bontang - Yusuf. (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:35 WITA