Darurat Lahan Pemakaman di Bontang, DPRD Desak Pemkot Bertindak Cepat

- Editor

Senin, 2 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sumardi. (ist)

i

Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sumardi. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Kebutuhan lahan pemakaman bagi warga muslim di Kota Bontang kian mendesak. Hal ini kembali menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi C DPRD Bontang, Sumardi, yang menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah kota untuk menanggapi persoalan ini.

Dalam laporan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi C bulan lalu, ditemukan dua titik yang diusulkan sebagai lokasi perluasan pemakaman, yakni di kawasan Pisangan, Kelurahan Satimpo, dan kawasan Lempake, Kelurahan Loktuan.

“Masalah ini bukan bisa ditunda-tunda. Ini soal kebutuhan dasar warga yang terus bertambah setiap tahun,” tegas Sumardi, Senin (2/6/2025).

Ia mengungkapkan, kondisi pemakaman di Pisangan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak area makam yang mulai menyentuh wilayah tanah basah, menyerupai rawa. Menurutnya, selain tidak layak, hal ini juga bisa memicu masalah lingkungan di masa depan.

Baca Juga :  DPRD Bontang Desak Perbaikan Jalan Rusak ke SDN 002, Keselamatan Siswa Terancam

“Bayangkan, makam sudah sampai di lahan yang nyaris tergenang. Ini harus segera diperluas sebelum jadi masalah serius,” ujarnya.

Sementara itu, di kawasan Lempake, Loktuan, proses perluasan sebenarnya bisa segera dilakukan karena pemilik lahan sudah menyatakan kesediaannya. Sayangnya, belum ada tindak lanjut konkret dari pihak pemerintah terkait penganggaran dan negosiasi pembebasan lahan.

“Pemilik lahan sudah terbuka, tinggal pemerintah bergerak. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja,” tambahnya.

Baca Juga :  Warga Resah, DPRD Dorong Penertiban Tumpukan Batu Koral Ilegal di Kawasan Permukiman

Sumardi menekankan bahwa Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara termasuk wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Maka dari itu, kebutuhan pemakaman yang memadai bukan hanya persoalan teknis, tapi juga bagian dari pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Masyarakat sudah menunggu terlalu lama. Ini harus jadi prioritas anggaran,” pungkasnya.

Ia pun mendesak agar pemerintah segera melakukan pendekatan intensif kepada pemilik lahan dan mengalokasikan dana pembebasan secepatnya. Karena bagi warga, ruang untuk peristirahatan terakhir pun kini makin sempit. (adv)

Loading

Penulis : NA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ist)

Nasional

Purbaya Bongkar Alasan Pencopotannya dari Menkeu

Kamis, 24 Sep 2026 - 12:56 WITA