Kampus Mati Suri, DPRD Bontang Mulai Bahas Opsi Pengambilalihan Pengelolaan Unijaya

- Editor

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Bontang bahas kekisruhan di Universitas Trunajaya, Senin (16/6). (ist)

i

Rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Bontang bahas kekisruhan di Universitas Trunajaya, Senin (16/6). (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Kondisi Universitas Trunajaya Bontang (Unijaya) yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda pemulihan kini memicu kemarahan serius dari kalangan legislatif.

Ketidakhadiran Yayasan Unijaya dalam rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Bontang, Senin (16/6/2025), dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap krisis pendidikan yang telah membelenggu mahasiswa selama lebih dari setahun.

Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyatakan sikap yayasan yang terus menghindar tak hanya tidak etis, tapi juga mencerminkan absennya tanggung jawab moral atas kelangsungan nasib ratusan mahasiswa.

“Ini bukan urusan teknis lagi. Kita bicara soal masa depan generasi muda yang terancam gagal menyelesaikan pendidikannya karena pengelola kampus menutup diri,” ujar Alfin.

Baca Juga :  Hari Lingkungan Hidup, Maming Tegaskan Cinta Lingkungan Bukan Pilihan Tapi Tanggung Jawab Bersama

Frustrasi dengan situasi yang stagnan, DPRD mulai menjajaki kemungkinan opsi hukum untuk mengalihkan pengelolaan kampus ke lembaga lain yang lebih profesional, selama regulasi memungkinkan.

“Kalau memang ada jalur yang memungkinkan perubahan manajemen, itu harus dipertimbangkan. Mahasiswa tidak boleh terus jadi korban dari kebuntuan ini,” jelasnya.

Alfin juga mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk berhenti bersikap pasif. Ia menilai, Pemkot perlu memprakarsai forum lintas pihak, termasuk menghadirkan langsung yayasan dan perwakilan mahasiswa untuk membongkar kebuntuan yang selama ini tak terselesaikan.

Baca Juga :  Minim Investor, DPRD Minta Pemkot Bontang Berani Tawarkan Insentif Berkelas

“Kita tidak bisa menunggu pihak yang tak mau hadir. Pemerintah harus berani ambil langkah nyata,” tegasnya.

Di sisi lain, Reswan Ananda, Wakil Ketua Perhimpunan Peduli Hak Mahasiswa Bontang (PPHMB), menyuarakan kekecewaan dari kalangan mahasiswa. Ia menyebut bahwa harapan untuk segera mendapatkan kejelasan kian menipis.

“Kami tidak menuntut lebih. Minimal ada rencana yang jelas. Sampai kapan harus terus menunggu?” ujarnya lirih.

Reswan berharap pemerintah tak lagi hanya berfungsi sebagai penonton atau juru damai, melainkan benar-benar hadir sebagai penyelamat pendidikan yang kini terguncang akibat ketidakjelasan manajemen kampus. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ist)

Nasional

Purbaya Bongkar Alasan Pencopotannya dari Menkeu

Kamis, 24 Sep 2026 - 12:56 WITA