Proyek Sekolah Rakyat di Bajoe Bone Picu Amarah Warga, Debu dan Lumpur Jadi Ancaman

- Editor

Selasa, 7 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi jalan di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe yang licin usai diguyur hujan dan membahayakan pengendara, Kabupaten Bone. (ist)

i

Kondisi jalan di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe yang licin usai diguyur hujan dan membahayakan pengendara, Kabupaten Bone. (ist)

Pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Bajoe, Dusun Rompe, Kabupaten Bone, menuai keluhan dari warga setempat. Aktivitas proyek disebut menimbulkan dampak lingkungan berupa debu saat cuaca panas dan lumpur ketika hujan, yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan pengendara.

Kerukunan Keluarga Pemuda Rompe (KKPR) menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak terkait. Ketua KKPR, Irwan Setiawan, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat hingga melakukan pertemuan langsung dengan kontraktor pelaksana.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, pihak kontraktor sempat menyampaikan komitmen untuk membersihkan material yang berserakan dan meminimalisir dampak lingkungan. Namun, hingga kini kondisi di lapangan dinilai belum mengalami perubahan.

“Faktanya di lapangan tidak ada perubahan berarti. Jalanan justru semakin rusak, dipenuhi tanah, dan membahayakan masyarakat,” ungkap Irwan kepada Diksiku.com, Selasa (7/4/2026) pagi.

Warga menilai kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan. Debu disebut berdampak pada kesehatan, sementara jalan licin meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak dan lansia.

Anggota KKPR, Aidil Rahmat, menilai persoalan ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.

Baca Juga :  Tahanan Rumah Eks Menag Picu Polemik, KPK Dituding Beri Perlakuan Khusus

“Ini bukan lagi soal pembangunan, tapi soal tanggung jawab yang diabaikan. Ketika udara bersih dirampas dan jalan publik dibiarkan rusak, di situlah masyarakat dipaksa menanggung beban yang tidak seharusnya,” tegasnya.

KKPR menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila tidak ada penanganan dalam waktu dekat, termasuk mempertimbangkan penutupan akses kendaraan proyek.

Selain itu, mereka juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut agar dampak yang ditimbulkan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Loading

Penulis : Idul Abdullah

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Tahanan Rumah Eks Menag Picu Polemik, KPK Dituding Beri Perlakuan Khusus
Penutupan Pelabuhan Bajoe Picu Gejolak, Aktivitas Ekonomi Masyarakat Terancam Lumpuh
Tidak Terima Jadi Tersangka, Eks Menag Yaqut Gugat KPK ke Pengadilan
ELIT Indonesia Bongkar Dugaan Fee Proyek 30 Persen di APBD Soppeng
KPK Selidiki Aktivitas Luar Negeri Ridwan Kamil, Dugaan Money Changer Miliaran Muncul
Jokowi Klarifikasi Isu Panas Kuota Haji, Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Korupsi
ESDM Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Tambang Emas Ilegal Rp 992 Triliun
176 Kepsek Diganti Sekaligus, Disdikbud Kaltim Diserbu Tuduhan Langgar Prosedur

Berita Terkait

Selasa, 7 April 2026 - 17:38 WITA

Proyek Sekolah Rakyat di Bajoe Bone Picu Amarah Warga, Debu dan Lumpur Jadi Ancaman

Sabtu, 28 Maret 2026 - 18:47 WITA

Tahanan Rumah Eks Menag Picu Polemik, KPK Dituding Beri Perlakuan Khusus

Rabu, 18 Maret 2026 - 13:59 WITA

Penutupan Pelabuhan Bajoe Picu Gejolak, Aktivitas Ekonomi Masyarakat Terancam Lumpuh

Rabu, 11 Februari 2026 - 19:27 WITA

Tidak Terima Jadi Tersangka, Eks Menag Yaqut Gugat KPK ke Pengadilan

Rabu, 4 Februari 2026 - 16:11 WITA

ELIT Indonesia Bongkar Dugaan Fee Proyek 30 Persen di APBD Soppeng

Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:19 WITA

KPK Selidiki Aktivitas Luar Negeri Ridwan Kamil, Dugaan Money Changer Miliaran Muncul

Jumat, 30 Januari 2026 - 19:16 WITA

Jokowi Klarifikasi Isu Panas Kuota Haji, Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Korupsi

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:16 WITA

ESDM Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Tambang Emas Ilegal Rp 992 Triliun

Berita Terbaru