Proyek Sekolah Rakyat di Bajoe Bone Picu Amarah Warga, Debu dan Lumpur Jadi Ancaman

- Editor

Selasa, 7 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi jalan di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe yang licin usai diguyur hujan dan membahayakan pengendara, Kabupaten Bone. (ist)

i

Kondisi jalan di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe yang licin usai diguyur hujan dan membahayakan pengendara, Kabupaten Bone. (ist)

DIKSIKU.com, Bone – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Bajoe, Dusun Rompe, Kabupaten Bone, menuai keluhan dari warga setempat. Aktivitas proyek disebut menimbulkan dampak lingkungan berupa debu saat cuaca panas dan lumpur ketika hujan, yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan pengendara.

Kerukunan Keluarga Pemuda Rompe (KKPR) menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak terkait. Ketua KKPR, Irwan Setiawan, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat hingga melakukan pertemuan langsung dengan kontraktor pelaksana.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, pihak kontraktor sempat menyampaikan komitmen untuk membersihkan material yang berserakan dan meminimalisir dampak lingkungan. Namun, hingga kini kondisi di lapangan dinilai belum mengalami perubahan.

“Faktanya di lapangan tidak ada perubahan berarti. Jalanan justru semakin rusak, dipenuhi tanah, dan membahayakan masyarakat,” ungkap Irwan kepada Diksiku.com, Selasa (7/4/2026) pagi.

Warga menilai kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan. Debu disebut berdampak pada kesehatan, sementara jalan licin meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak dan lansia.

Anggota KKPR, Aidil Rahmat, menilai persoalan ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.

Baca Juga :  Mirip Cappadocia, Sampah Plastik di TPA Antang Terbang Bebas, Lingkungan Terancam

“Ini bukan lagi soal pembangunan, tapi soal tanggung jawab yang diabaikan. Ketika udara bersih dirampas dan jalan publik dibiarkan rusak, di situlah masyarakat dipaksa menanggung beban yang tidak seharusnya,” tegasnya.

KKPR menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila tidak ada penanganan dalam waktu dekat, termasuk mempertimbangkan penutupan akses kendaraan proyek.

Selain itu, mereka juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut agar dampak yang ditimbulkan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Loading

Penulis : Idul Abdullah

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone
PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN
WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD
Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi
Komdigi Murka! Video Amien Rais Soal Prabowo dan Teddy Penuh Ujaran Kebencian
Kasus Penganiayaan Balita Gegerkan Aceh, Daycare Baby Preneur Beri Klarifikasi Resmi
Polemik Gerbong Wanita di Tengah KRL, Menteri PPPA Akui Kurang Tepat
Meski Ditutup Sementara, Ribuan Dapur MBG Tetap Terima Insenfif Rp 6 Juta per Hari

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 20:37 WITA

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:23 WITA

PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:35 WITA

WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:29 WITA

Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:43 WITA

Komdigi Murka! Video Amien Rais Soal Prabowo dan Teddy Penuh Ujaran Kebencian

Kamis, 30 April 2026 - 20:53 WITA

Kasus Penganiayaan Balita Gegerkan Aceh, Daycare Baby Preneur Beri Klarifikasi Resmi

Kamis, 30 April 2026 - 19:07 WITA

Polemik Gerbong Wanita di Tengah KRL, Menteri PPPA Akui Kurang Tepat

Kamis, 30 April 2026 - 07:14 WITA

Meski Ditutup Sementara, Ribuan Dapur MBG Tetap Terima Insenfif Rp 6 Juta per Hari

Berita Terbaru

DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).

DPRD Bontang

DPRD Bontang Dorong Anggaran Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Kamis, 18 Jun 2026 - 20:03 WITA