Adian Napitupulu Soroti Ketimpangan PPPK, Bandingkan Guru Honorer dengan Petugas MBG

- Editor

Senin, 19 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adian Napitupulu. (foto:int)

i

Adian Napitupulu. (foto:int)

DIKSIKU.com, Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyoroti persoalan ketimpangan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya yang dirasakan oleh guru honorer. Sorotan itu disampaikan Adian melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, yang kemudian memantik perhatian publik.

Dalam unggahan tersebut, anggota DPR RI ini membandingkan nasib guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun namun belum memperoleh kepastian status, dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut langsung diangkat sebagai PPPK setelah mendaftar. Unggahan itu disertai e-flyer bernada kritik dengan tulisan singkat, “Agak Laen.”

Baca Juga :  1.700 Dapur MBG Disetop, DPR Soroti Dugaan Permainan di Balik SPPG

Adian merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam Pasal 17, diatur bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal tersebut, Adian menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan tidak dimaksudkan untuk menolak program pemerintah. Ia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program MBG.

“Kami mendukung penuh program-program pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun di sisi lain, ada persoalan ketidakadilan yang dirasakan guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi tetapi statusnya belum jelas,” ujar Adian.

Baca Juga :  Tahanan Rumah Eks Menag Picu Polemik, KPK Dituding Beri Perlakuan Khusus

Menurutnya, kebijakan pengangkatan petugas dapur MBG sebagai PPPK justru kembali membuka persoalan lama di sektor pendidikan yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menilai, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dan kepastian hukum bagi guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung dunia pendidikan.

“Prioritas dan rasa keadilan harus menjadi dasar kebijakan. Jika tenaga pada program yang baru berjalan bisa langsung diangkat PPPK, maka guru yang telah membentuk generasi bangsa selama bertahun-tahun seharusnya mendapatkan kepastian yang sama, bahkan lebih,” pungkasnya.

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Idul Abdullah

Berita Terkait

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone
PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN
WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD
Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi
Komdigi Murka! Video Amien Rais Soal Prabowo dan Teddy Penuh Ujaran Kebencian
Kasus Penganiayaan Balita Gegerkan Aceh, Daycare Baby Preneur Beri Klarifikasi Resmi
Polemik Gerbong Wanita di Tengah KRL, Menteri PPPA Akui Kurang Tepat
Meski Ditutup Sementara, Ribuan Dapur MBG Tetap Terima Insenfif Rp 6 Juta per Hari

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 20:37 WITA

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:23 WITA

PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:35 WITA

WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:29 WITA

Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:43 WITA

Komdigi Murka! Video Amien Rais Soal Prabowo dan Teddy Penuh Ujaran Kebencian

Kamis, 30 April 2026 - 20:53 WITA

Kasus Penganiayaan Balita Gegerkan Aceh, Daycare Baby Preneur Beri Klarifikasi Resmi

Kamis, 30 April 2026 - 19:07 WITA

Polemik Gerbong Wanita di Tengah KRL, Menteri PPPA Akui Kurang Tepat

Kamis, 30 April 2026 - 07:14 WITA

Meski Ditutup Sementara, Ribuan Dapur MBG Tetap Terima Insenfif Rp 6 Juta per Hari

Berita Terbaru

DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).

DPRD Bontang

DPRD Bontang Dorong Anggaran Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Kamis, 18 Jun 2026 - 20:03 WITA