DIKSIKU.com, Bontang – DPRD Bontang menilai program kesehatan Gratispol dari Pemprov Kaltim belum maksimal dalam mengakomodasi kebutuhan warga Kota Bontang. Hingga Mei 2026, baru 1.918 warga yang tercover dalam program tersebut, padahal kuota yang dialokasikan untuk Bontang mencapai 3.800 peserta per tahun.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya, mengatakan persoalan ini semakin krusial setelah adanya penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026.
Menurut dia, dampak dari kebijakan tersebut berpotensi memindahkan beban pembiayaan kesehatan ke pemerintah daerah. Karena itu, DPRD mendorong agar kuota Gratispol untuk Bontang dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Jika kuota 3.800 peserta dapat diakomodasi seluruhnya oleh Pemprov Kaltim, maka beban APBD Bontang untuk pembiayaan JKN dapat ditekan,” tegas Ubayya, Senin (11/5/2026).
Karena itu, DPRD Bontang, khususnya Komisi A, berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Dinas Kesehatan Provinsi agar sisa kuota yang belum terakomodasi dapat segera diaktifkan.
“Harapan kami, jatah Bontang yang 3.800 itu bisa dimasukkan seluruhnya, sehingga ketika masyarakat berobat tidak lagi dibebankan ke APBD,” katanya.
Ia menilai upaya untuk mendapatkan tambahan cakupan Gratispol tidak bisa dilakukan sendiri oleh DPRD. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Bontang, sangat diperlukan agar usulan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.
Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahktiar Mabe, sebelumnya mengungkapkan bahwa program Gratispol saat ini sangat selektif dalam memverifikasi usulan peserta dari daerah. Padahal, kata dia, seluruh data calon penerima telah dikirimkan Pemkot Bontang ke pemerintah provinsi, namun yang disetujui baru 1.918 peserta.
“Sulit, karena jika tidak sakit, tidak diproses. Sebaliknya, jika sudah sakit dan berada di rumah sakit atau puskesmas, baru diproses. Ini yang menjadi persoalan dalam program kesehatan Gratispol,” ungkap Bahktiar.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bontang hingga April 2026, jumlah peserta yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial telah mencapai 3.649 orang. Angka tersebut membuat kebutuhan anggaran JKN daerah semakin meningkat.
Sementara itu, alokasi anggaran JKN Bontang tahun 2026 hanya sekitar Rp24 miliar. Padahal, kebutuhan riil anggaran diperkirakan mencapai Rp25,9 miliar. Artinya, terdapat defisit anggaran lebih dari Rp1,2 miliar yang harus ditanggung pemerintah daerah.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran DPRD Bontang terhadap keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan masyarakat jika kuota Gratispol tidak segera dimaksimalkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (adv)
Penulis : Sena
Editor : Idhul Abdullah
